Jaksa Agung Semprot Jajaran: Jangan Biarkan Barang Sitaan Jadi Rongsokan!

JURNAL TIPIKOR – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan teguran keras sekaligus instruksi tegas kepada seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia.

Ia mengharamkan barang bukti sitaan, seperti kendaraan dan perangkat elektronik, terbengkalai hingga rusak dan kehilangan nilai jual saat akan dilelang untuk negara.

“Saya meminta perawatan barang bukti sitaan, khususnya kendaraan dan peralatan elektronik, dilakukan secara intensif. Khusus untuk kendaraan, wajib dilakukan perawatan berkala agar nilai ekonomisnya tetap terjaga,” tegas Burhanuddin secara virtual di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (12/2)

Baca juga Tak Berizin, Satpol PP Kota Bandung ‘Ratakan’ Bangunan Ilegal di Pandanwangi!

BPA Jadi ‘Garda Terdepan’ Pemulihan Aset

Dalam peringatan Hari Lahir Ke-2 Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Jaksa Agung menekankan bahwa mengelola aset bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya maksimal mengembalikan kerugian negara.

Ia menyoroti poin-poin krusial berikut:

• Pembenahan Total: BPA diminta melakukan audit dan pembersihan aset agar tidak ada barang milik negara yang dikuasai pihak lain secara ilegal.
• Target Nilai Ekonomi: Orientasi utama bukan sekadar memindahkan aset ke instansi lain, melainkan memastikan uang negara kembali melalui lelang yang optimal.
• Inovasi Showroom: Jaksa Agung mendorong adanya showroom khusus barang rampasan agar masyarakat bisa melihat langsung, sehingga proses lelang lebih transparan dan kompetitif.

“Tujuan utama kita adalah pemulihan kerugian negara. Jangan sampai barang sitaan yang harusnya jadi uang kembali ke kas negara, justru hancur karena tidak diurus,” tambah Burhanuddin.

Baca juga Sikat Habis! Jaksa Agung Beri Peringatan Keras: Oknum Jaksa ‘Penjarah’ Aset Sitaan Bakal Dipidana!

Respon Cepat dari Daerah

Menanggapi instruksi “panas” tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembenahan di wilayah hukum Sulsel.

Didik menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi pemulihan aset di tingkat daerah guna memastikan semua barang rampasan dikelola secara akuntabel dan transparan.

“Kami siap menindaklanjuti arahan Jaksa Agung. Seluruh barang rampasan di Sulsel harus dikelola dengan standar yang jelas agar nilai ekonomisnya tidak terjun bebas saat dilelang nanti,” ujar Didik didampingi jajaran pimpinan Kejati Sulsel.

Sumber : Antara

Editor : Azi