Diduga, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Urusan Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Alergi Terhadap Wartawan

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR,-Telah beredar sebuah video yang memperlihatkan insiden adanya dugaan menghalang-halangi kerja jurnalis oleh oknum security yang terjadi di depan Kantor Pusat Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Peristiwa tersebut berawal saat Kepala Biro Media Lawinvestigasi.com, Adam Firmando, ingin melakukan wawancara dengan orang nomor satu dikantor tersebut, Rabu (28/01/2026).

Adam Firmando menyampaikan kepada rekan-rekan jurnalis, bahwa upayanya untuk melakukan wawancara dengan orang nomor satu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi urusan Penyelenggaraan Haji Dan Umrah mendapat hambatan oleh oknum security.

“Saya selaku Kepala Biro di Sukabumi mendapat hambatan dari oknum security saat akan melakukan wawancara dengan orang nomor satu di kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tentunya, Upaya security menghalangi tugas jurnalis merupakan perbuatan melawan hukum dan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 4 ayat (2) dan (3). Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perampasan hak kemerdekaan pers”, ujarnya.

Baca juga Wamenkum Tegaskan Korban Tabrak Jambret di Sleman Adalah Pembelaan Terpaksa: “Barang Masih di Tangan Pelaku, Selesai Cerita!”

Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak, khususnya instansi pemerintahan untuk menghormati tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik.

Lanjut Adam, Jangan sampai ketertutupan itu menjadi indikasi bahwa adanya sesuatu yang ingin ditutupi. Di era keterbukaan informasi saat ini, siapa pun yang menghalangi tugas jurnalistik patut dipertanyakan komitmennya terhadap transparansi, profesionalitas dan juga integritasnya sebagai seorang pemimpin.

Pernyataan ini langsung menjadi bola panas, terutama di kalangan aktivis, pers dan juga LSM di Kabupaten Sukabumi. Bahkan, banyak yang menilai bahwa sikap orang nomor satu di kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang memerintahkan security untuk menghalangi wartawan tersebut merupakan wujud nyata bahwa orang nomor satu itu diduga alergi terhadap wartawan.

Baca juga Sapu Bersih Oknum Jaksa: Kejagung Tunjuk Plh. Gantikan Tiga Kajari yang Terjaring Satgas SIRI

Patut diduga pula bahwa orang nomor satu dikantor Kemenag Kabupaten Sukabumi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah dianggap bersifat eksklusif, tertutup, dan anti terhadap fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh awak media dimana hal itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 3 ayat 1.

“Kejadian ini jelas kontras dengan imbauan resmi dari Mabes Polri serta Presiden RI H. Prabowo Subianto yang belakangan beredar luas di media sosial, yang menegaskan bahwa antara Polri, pemerintah, dan wartawan harus bersinergi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Bahkan, Mabes Polri menekankan bahwa wartawan harus dilindungi dalam menjalankan tugas peliputan dan bahwa transparansi adalah bagian dari reformasi birokrasi,” jelasnya.

Adam menjelaskan, namun faktanya dilapangan sikap pihak kementerian agama urusan Penyelenggaraan Haji dan umrah di Kabupaten Sukabumi dinilai sangat jauh dari semangat itu. Sejumlah jurnalis yang mencoba melakukan konfirmasi dalam menyikapi point – point penting seperti dugaan pemanfaatan jabatan di Kemenag kabupaten Sukabumi justru mendapat hambatan dengan menugaskan pihak keamanan gedung untuk menghalangi.

“Ini bukan lagi persoalan miskomunikasi, tapi sudah menjadi indikasi nyata bahwa ada semacam ‘alergi’ terhadap wartawan. Wartawan bukan musuh pemerintah wartawan ini mitra informasi untuk masyarakat. Kalau pemerintah tertutup, maka jangan salahkan kalau publik curiga,” pungkasnya.

Baca juga RUTAN MANNA ‘SULAP’ LAHAN JADI LUMBUNG PANGAN, PANEN KANGKUNG JADI BUKTI NYATA

Bahkan Sikap membungkam media seperti ini tidak hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga berpotensi menutup ruang koreksi dan pengawasan terhadap kinerja pejabat publik juga keberimbangan informasi publik.

Dengan adanya kejadian ini, Kepala Biro Media jurnaltipikor.com Kabupaten Sukabumi pun mencoba menghubungi pihak Kemenag Kabupaten Sukabumi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui sambungan Telpon dan Chat Whatsapp namun belum mendapat jawaban. Dan sampai berita ini ditayangkan, pihak kementerian Agama Kabupaten Sukabumi urusan Penyelenggaraan Haji Dan Umrah belum juga memberikan jawaban.

(Rama)