Gus Falah Pasang Badan: Taruh Polri di Bawah Kementerian Adalah Pengkhianatan Amanat Reformasi!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, memberikan peringatan keras terhadap usulan pemindahan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke bawah kementerian. Pria yang akrab disapa Gus Falah ini menegaskan bahwa keberadaan Polri langsung di bawah Presiden adalah harga mati sebagai mandat murni reformasi 1998.

Menurut Gus Falah, struktur Polri saat ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan benteng terakhir untuk menjaga Polri tetap menjadi alat negara yang profesional dan terbebas dari intervensi politik praktis.

“Penempatan Polri di bawah Presiden pascareformasi bukan sekadar perubahan struktural, melainkan langkah historis untuk menempatkan Polri sebagai alat negara yang bersifat sipil, profesional, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintahan yang dipilih rakyat,” tegas Gus Falah dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (26/1).

Baca juga Rupiah Nyaris Rp17.000, Legislator PDI Perjuangan Desak BPKH Putar Otak Amankan Biaya Haji

Risiko Intervensi Politik Sektoral
Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, menarik Polri ke bawah kementerian justru akan menjadi langkah mundur (kemunduran demokrasi).

Ia menyoroti beberapa risiko fatal jika usulan tersebut dipaksakan:

• Sub-ordinat Kepentingan Politik: Polri berisiko terjebak dalam kepentingan sektoral menteri yang menjabat, sehingga mengaburkan prinsip supremasi sipil.
• Lemahnya Independensi: Ruang intervensi politik praktis akan terbuka lebar, yang secara langsung melemahkan profesionalisme penegakan hukum.
• Penyimpangan Cita-Cita 1998: Mengubah struktur komando Polri dinilai menyimpang dari semangat utama pemisahan Polri dari fungsi militeristik masa lalu.

“Reformasi Polri sejatinya bukan soal memindahkan garis komando di peta birokrasi, tapi memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan HAM. Jangan fokus pada perubahan struktur yang justru mengkhianati sejarah,” tambahnya.

Baca juga Gebrakan Humanis Wakil Bupati Kuningan, Terjang Pelosok Sagaranten di Hari Libur!

Sejalan dengan Sikap Kapolri

Senada dengan Gus Falah, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menyatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah format paling ideal. Mengingat luas geografis Indonesia yang setara jarak London ke Moskow dengan belasan ribu pulau, Polri membutuhkan fleksibilitas komando tingkat tinggi.

Kapolri mengingatkan sejarah panjang lembaga ini yang pernah berada di bawah kementerian hingga tergabung dalam ABRI. Namun, pemisahan pascareformasi terbukti menjadi momentum krusial bagi Polri untuk bertransformasi menjadi polisi sipil (civilian police) yang modern.

Sumber : Antara

Editor : Azi