TOK! DPR DAN PEMERINTAH BATAL REVISI UU PILKADA, TEGASKAN RAKYAT TETAP MEMILIH LANGSUNG

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi mengakhiri spekulasi publik mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Dalam konferensi pers bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1), Dasco menegaskan bahwa DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada tahun ini.

Penegasan ini sekaligus mematahkan isu liar yang berkembang mengenai rencana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Baca juga Awal Tahun Berdarah Koruptor, KPK Ringkus Bupati Pati Sudewo dalam OTT Ketiga 2026!

Poin-Poin Utama Kesepakatan:

• Absen dari Prolegnas: Dasco menyatakan bahwa RUU Pilkada tidak masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Hal ini memastikan tidak ada dasar hukum untuk melakukan pembahasan revisi dalam waktu dekat.
• Isu Pilkada via DPRD Gugur: Dasco menekankan bahwa wacana Pilkada dipilih oleh DPRD bahkan belum pernah terpikirkan atau masuk dalam meja pembahasan DPR RI.
• Fokus pada Putusan MK: Saat ini, energi legislasi DPR akan difokuskan sepenuhnya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilihan Umum (Pemilu).
• Rekayasa Konstitusi untuk UU Pemilu: Para partai politik kini tengah bersiap menyusun sistem dan rekayasa konstitusi yang matang guna menyambut pembahasan revisi UU Pemilu, bukan UU Pilkada.

“Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada. Kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat,” tegas Dasco.

Baca juga Tedi Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Harlah Ke-5 Lembaga Sebara 83 Indonesia

Meluruskan Simpang Siur Informasi

Dasco meminta Komisi II DPR RI sebagai komisi teknis yang membidangi urusan politik dalam negeri untuk segera mensosialisasikan kesepakatan ini kepada masyarakat luas.

Langkah ini diambil guna meredam polemik antarpartai politik yang sebelumnya sempat terbelah antara pendukung Pilkada lewat DPRD dan pendukung Pilkada langsung.

Dengan keputusan ini, kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung dipastikan tetap terjaga sesuai konstitusi yang berlaku saat ini.

(Azi)