KPK Tetapkan Mantan Menteri Agama YCQ dan Stafsusnya sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penetapan status hukum tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

“Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirmed, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Budi Prasetyo.

Baca juga Gagal Bayar Rp621 Miliar: BPKP Sebut Manajemen Fiskal Pemprov Jabar “Rapuh” dan Lampu Kuning Kepemimpinan Gubernur

Konstruksi Perkara dan Pelanggaran Aturan

Kasus ini berfokus pada penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia melalui lobi Presiden ke pemerintah Arab Saudi pada tahun 2024. Alokasi yang seharusnya diprioritaskan untuk memangkas antrean panjang jemaah haji reguler diduga telah diselewengkan.

Beberapa poin utama dalam penyidikan KPK meliputi:

1. Pelanggaran UU Haji: Berdasarkan undang-undang, kuota haji khusus dibatasi maksimal 8% dari total kuota. Namun, pada praktiknya, kuota tambahan 20.000 dibagi rata (50:50) antara haji reguler dan haji khusus.
2. Dampak Jemaah: Kebijakan ini mengakibatkan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun kehilangan kesempatan berangkat pada tahun 2024.
3. Kerugian Negara: Analisis awal KPK mengindikasikan adanya potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan kalkulasi final untuk menentukan angka pasti kerugian tersebut.

Pasal yang Disangkakan

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, serta penyalahgunaan wewenang karena jabatan.

Baca juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Melakukan Kunjungan Ke BRMP TRI

Penyitaan Aset

Dalam proses penyidikan yang berjalan, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana ini, di antaranya:

• Properti berupa rumah.
• Kendaraan bermotor (mobil).
• Sejumlah uang dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna memastikan keadilan bagi para jemaah haji Indonesia yang telah dirugikan dan menjaga integritas pengelolaan dana serta fasilitas publik.

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi