Hukum Bukan Wacana! CORONG JABAR Desak Kajati Jabar Baru Sikat Habis Kasus Mangkrak Tanpa Intervensi Politik

BANDUNG – Presidium Corong Jabar secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di bawah kepemimpinan baru, H. Hermon Dekristo, SH., MH., untuk menunjukkan taringnya dalam penegakan hukum di Tanah Pasundan.

 Corong Jabar menekankan bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan rasa keadilan nyata bagi masyarakat.

Ketua Presidium Corong Jabar—wadah lintas profesi yang menghimpun politisi, kepala daerah, hingga akademisi—Yusup Sumpena, SH., Spm. (yang akrab disapa Kang Iyus), menegaskan bahwa kedaulatan hukum saat ini tengah diuji oleh krisis kepercayaan publik.

 “Jika tidak ada jaminan kepastian hukum, maka hukum hanya akan menjadi wacana dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Penegakan hukum yang bersih adalah kunci agar masyarakat merasa terlindungi hak dan kewajibannya,” ujar Kang Iyus dalam keterangannya, Jumat (9/1).

Baca juga Gagal Bayar Rp621 Miliar: BPKP Sebut Manajemen Fiskal Pemprov Jabar “Rapuh” dan Lampu Kuning Kepemimpinan Gubernur

Apresiasi Jaksa Agung, Tantangan bagi Kajati Jabar

Kang Iyus memberikan apresiasi tinggi kepada Jaksa Agung Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, SH., MH., yang dinilai sukses membongkar berbagai kasus megakorupsi secara transparan dan cepat di tingkat nasional. Ia berharap spirit “gerak cepat” (gercep) tersebut menular ke Jawa Barat.

“Kami mengapresiasi Jaksa Agung atas ketegasannya. Namun, kami juga berharap Bapak H. Hermon Dekristo sebagai Kajati Jabar yang baru mampu menjadikan kinerja Kejagung sebagai parameter. Kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat ke Kejati Jabar harus ditanggapi serius, cepat, dan tepat,” tegasnya.

Jangan Berlarut-larut dalam Proses

Meski memahami bahwa penetapan status hukum membutuhkan proses pembuktian dan saksi yang kuat, Kang Iyus mengingatkan agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

“Kepastian hukum itu mahal harganya. Jangan sampai proses hukum menggantung terlalu lama sehingga menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.

Baca juga KPK Tetapkan Mantan Menteri Agama YCQ dan Stafsusnya sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

Lawan Rekayasa dan Intervensi Politik

Lebih lanjut, Corong Jabar mengingatkan Kejati Jabar untuk menjaga marwah institusi dari segala bentuk rekayasa maupun intervensi politik yang dapat melemahkan wibawa hukum.

“Saat ini masyarakat sedang krisis kepercayaan. Kita harus menjaga kedaulatan hukum ini dari intervensi kelompok tertentu atau kepentingan politik yang ingin melemahkan penegakan hukum. Hukum harus tegak lurus, siapa pun pelakunya,” pungkas Kang Iyus.

Tentang CORONG JABAR:

CORONG JABAR merupakan wadah strategis yang menghimpun berbagai elemen tokoh di Jawa Barat, mulai dari politisi multi-partai, kepala daerah, akademisi, hingga praktisi profesional yang berkomitmen mengawal kebijakan publik dan penegakan supremasi hukum di wilayah Jawa Barat.

(Kun)