Pemprov Jabar Tunda Bayar Proyek Kontraktor Rp621 Miliar, Pengamat Kritik Gaya Kepemimpinan “Populis” Gubernur

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR  – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengonfirmasi kegagalan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga (kontraktor) senilai total Rp621 miliar untuk tahun anggaran 2025. Defisit ini terjadi akibat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Akibatnya, pembayaran terhadap seluruh proyek konstruksi yang telah rampung 100% tersebut terpaksa ditunda dan digeser ke tahun anggaran 2026. Situasi ini memaksa para penyedia jasa konstruksi untuk menunggu lebih lama guna mendapatkan hak pembayaran mereka.

Kepastian Pembayaran di Tahun 2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, membenarkan adanya kendala likuiditas tersebut. Namun, ia memastikan bahwa hak para kontraktor telah masuk dalam skema pengamanan anggaran tahun depan.

“Artinya semua dibelanjakan dan untuk tunda bayar, kita akan bayar di 2026. Sudah kita alokasikan, jadi aman. Sudah diantisipasi,” ujar Herman dalam keterangan resminya, Rabu (7/1). Ia meminta para penyedia jasa untuk bersabar mengingat anggaran tersebut telah dikunci dalam pos APBD 2026.

Baca juga Kejagung dan Kementerian Kehutanan Bersinergi Cocokkan Data Kawasan Hutan Terkait Penyidikan Tambang Konawe Utara

Kritik Akademisi: Kerja Teknokratis vs Politik Populisme

Kegagalan bayar ini memicu kritik tajam dari kalangan akademisi. Guru Besar FISIP Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menilai bahwa krisis anggaran ini merupakan cerminan dari pola kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek citra.

“Setahun ini saya melihat orientasi kepemimpinan lebih ke politik populisme ketimbang kerja teknokratis,” tegas Muradi.

Menurut Muradi, meski kehadiran gubernur secara langsung di lapangan efektif membangun kedekatan emosional dengan rakyat, hal tersebut tidak dibarengi dengan strategi penguatan ekonomi yang fundamental.

“Masalah populisme adalah ketika anggaran dan energi lebih banyak tersedot untuk memperkuat figur, bukan membangun mesin ekonomi daerah. Kalau ini dibiarkan, PAD Jawa Barat akan terus tertekan,” tambahnya.

Baca juga JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Chromebook Rp2,18 Triliun

Penundaan pembayaran ini dikhawatirkan akan berdampak pada arus kas (cash flow) perusahaan konstruksi daerah dan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi serta kerja sama pembangunan di Jawa Barat pada masa mendatang.(*)