KPK Dalami Peran Ketua Umum Hiswana Migas Terkait Proses Pengadaan Digitalisasi SPBU Pertamina

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR-–– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat pembuktian dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Terbaru, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Rachmad Muhamadiyah (RM).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut difokuskan pada pemahaman saksi mengenai mekanisme teknis di lapangan selama proyek berlangsung.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai proses dan tahapan terkait dengan pengadaan digitalisasi SPBU,” ujar Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta.

Baca juga KPK Berikan Klarifikasi Terkait Jeda Waktu Pengumuman SP3 Kasus Eks Bupati Konawe Utara

Perjalanan Kasus dan Penetapan Tersangka

Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sejak September 2024. Namun, KPK baru secara resmi mengumumkan jumlah tersangka pada 31 Januari 2025, dengan menetapkan tiga orang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini.

Salah satu tersangka yang telah diidentifikasi adalah Elvizar (EL). Berdasarkan pengembangan penyidikan, EL diketahui memiliki peran sentral di dua kasus berbeda:

1. Kasus Digitalisasi SPBU: Menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).
2. Kasus Pengadaan Mesin EDC BRI (2020–2024): Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).

Baca juga Kasus Korupsi Tambang Rp1,8 Triliun, 12 Terdakwa Jalani Sidang Perdana di PN Bengkulu

Memasuki Tahap Akhir

Hingga saat ini, penyidikan telah memasuki fase krusial. Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa proses penyidikan hampir rampung. Saat ini, fokus utama tim penyidik adalah merampungkan perhitungan kerugian keuangan negara.

“Kami sedang menghitung kerugian keuangan negaranya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” tambah Budi.

KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini guna memastikan akuntabilitas dalam proyek strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan distribusi bahan bakar minyak di Indonesia.

(Azi)