Kasus Korupsi Tambang Rp1,8 Triliun, 12 Terdakwa Jalani Sidang Perdana di PN Bengkulu

KOTA BENGKULU, JURNAL TIPIKOR– Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara yang merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun, Selasa. Persidangan ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap 12 orang terdakwa yang berasal dari kalangan korporasi hingga pejabat kementerian.

“Agenda utama dalam persidangan perdana ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap para terdakwa,” ujar Ketua Majelis Hakim, Achmadsyah Ade Muri, saat memimpin persidangan di PN Tipikor Bengkulu.

Daftar 12 Terdakwa

Ke-12 terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut mencakup jajaran direksi perusahaan swasta dan pejabat pemerintahan, yakni:

1.  Imam Sumantri (Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu)
2. Edhie Santosa (Direktur PT Ratu Samban Mining)
3. Bebby Hussy (Komisaris PT Tunas Bara Jaya)
4. Saskya Hussy (General Manager PT Inti Bara Perdana)
5. Julius Soh (Direktur Utama PT Tunas Bara Jaya)
6. Agusman (Marketing PT Inti Bara Perdana)
7. Sutarman (Direktur PT Inti Bara Perdana)
8. David Alexander (Komisaris PT Ratu Samban Mining)
9. Sunindyo Suryo Herdadi (Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM periode April 2022 – Juli 2024)
10. Nazirin (Inspektur Tambang Bengkulu)
11. Awang (Keluarga Bebby Hussy)
12. Andy Putra (Keluarga Bebby Hussy)

Dakwaan Berlapis

Selain tindak pidana korupsi sebagai kasus pokok, para terdakwa juga dijerat dengan dakwaan berlapis. JPU menyertakan sangkaan terkait:

• Kasus Suap dan Gratifikasi
• Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice)
• Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Dari total terdakwa, sembilan orang didakwa atas kasus pokok korupsi tambang, sementara lima nama lainnya telah dilimpahkan terkait perkara suap dan perintangan penyidikan.

Baca juga Sinergi Hukum 2026: Pemkab Madina dan Kejari Teken MoU Bidang Datun untuk Kawal Pembangunan

Tanggapan Kuasa Hukum

Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum dari terdakwa Bebby Hussy dan Saskya Hussy, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa pihak kliennya memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan).

“Kami tidak mengajukan eksepsi dan akan fokus pada pembuktian pada persidangan nanti,” kata Yakup.

Ia juga memberikan catatan kritis terhadap nilai kerugian negara yang disebutkan JPU. Menurutnya, angka Rp1,8 triliun tersebut sangat fantastis namun diduga tidak didasari oleh perhitungan resmi dari lembaga yang berwenang.

“Ada beberapa hal lain juga seperti perhitungan kerugian negara yang cukup fantastis, tidak didasari oleh perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tutup Yakup.

Persidangan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi guna mendalami peran masing-masing terdakwa dalam sengkarut korupsi tambang tersebut.(*)