Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Memasuki awal tahun 2026, Indonesia secara resmi memulai babak baru dalam sejarah yurisprudensi nasional dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Langkah ini menandai berakhirnya ketergantungan hukum pidana Indonesia pada warisan kolonial dan beralih ke sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Pembaruan hukum yang disebut sebagai “Indonesian Way” ini mengedepankan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif. Hukum kini diposisikan bukan sekadar sebagai alat penghukum, melainkan sarana pemulihan relasi sosial dan perlindungan martabat manusia.

Baca juga.Anggota DPR Azis Subekti: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transparansi Penanganan Perkara

Poin-Poin Utama Pembaruan Hukum:

• Pidana Alternatif: Melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok bagi tindak pidana ringan. Penjara kini menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium), terutama bagi pelaku pertama kali atau perkara dengan dampak terbatas.
• Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM): UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) mewajibkan penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam proses pemeriksaan tersangka untuk mencegah intimidasi dan penyiksaan.
• Keadilan Restoratif: Adanya pengakuan eksplisit terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan yang fokus pada pemulihan korban dan keseimbangan masyarakat.
• Akses Bantuan Hukum: Memperkuat peran advokat sejak tahap awal pemeriksaan untuk menjamin hak-hak tersangka terlindungi secara maksimal.

Raihan Muhammad, pegiat HAM dan pemerhati kebijakan publik, menyatakan bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum di lapangan.

“Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi. ‘Indonesian Way’ akan kehilangan maknanya jika pidana alternatif dan keadilan restoratif hanya diterapkan secara selektif. Konsistensi aparat dan pengawasan publik adalah kunci agar hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan pelindung masyarakat,” ujar Raihan dalam keterangannya.

Baca juga Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

Pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas sebelumnya telah melakukan serangkaian langkah internalisasi dan pengawalan indeks pembangunan hukum guna memastikan keseragaman pemahaman antarlembaga penegak hukum sebelum undang-undang ini berlaku sepenuhnya.

Pembaruan ini diharapkan tidak hanya menjadi perubahan teks undang-undang semata, tetapi menjadi instrumen transformatif yang memperkuat demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan meneguhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia melalui sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.(*)