Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

KAUR, BENGKULU, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Kabupaten Kaur kembali menyoroti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan pada tahun 2017 lalu. Hingga memasuki awal tahun 2026, kasus yang melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Kaur tersebut dinilai masih menyisakan “rahasia” yang belum terungkap sepenuhnya.

Meskipun saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan A (Kepala Sekolah Dasar) dan J (Konsultan), warga menilai penegakan hukum berhenti di tingkat bawah. Muncul pertanyaan besar di tengah publik mengenai keterlibatan oknum petinggi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur kala itu yang hingga kini seolah tak tersentuh hukum.

Tuntutan Keadilan dan Transparansi

Kulman, salah seorang warga Kabupaten Kaur, secara tegas meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Kaur, untuk membuka kembali berkas perkara tersebut. Ia menilai ada ketimpangan dalam penyelesaian kasus yang sudah berjalan hampir sembilan tahun ini.

“Kenapa hanya kepala sekolah dan konsultan yang terkena, sedangkan petinggi di Dinas Pendidikan tidak ada yang kena? Kami berharap pihak berwajib dapat menindaklanjuti kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat diadili sesuai hukum yang berlaku,” ujar Kulman dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Rekam Jejak Penindakan

Berdasarkan catatan masyarakat, Polres Kaur sebenarnya memiliki rekam jejak yang cukup baik dengan melakukan tiga kali OTT pada periode tersebut. Dua di antaranya dinilai sukses dan memuaskan publik. Namun, OTT di sektor pendidikan tahun 2017 ini justru menjadi pengecualian yang meninggalkan kekecewaan mendalam bagi warga.

Harapan Pemulihan Kepercayaan Publik

Penyelesaian kasus ini dianggap krusial bukan hanya demi hukum, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan penegak hukum di Kabupaten Kaur.

“Kami ingin melihat keadilan dan transparansi yang nyata dalam pengelolaan pendidikan. Kami berharap pihak berwajib dapat memenuhi harapan kami agar integritas daerah ini tetap terjaga,” pungkas Kulman.

Koresponden: Jusri