BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Paripurna DPRD pada Jumat malam, 4 Juli 2025.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transformasi Digital
Dalam tanggapannya, Wali Kota Muhammad Farhan mengapresiasi masukan fraksi terkait pentingnya penguatan pendapatan daerah, khususnya PAD.
Farhan menegaskan komitmen Pemkot untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak melalui transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
“Digitalisasi pelayanan akan menjadi kunci untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal,” ujar Farhan, menanggapi pandangan Fraksi PKB dan Gabungan Nasional Demokrat.
Baca juga Analisis Pengamat: Pemekaran Wilayah, Harapan Baru atau Beban Negara?
Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Menjawab pandangan Fraksi PDIP dan PKS, Farhan menjelaskan bahwa anggaran perubahan 2025 akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar. Ini mencakup normalisasi sungai, pembangunan sistem pengolahan sampah, dan peningkatan kemantapan jalan untuk mengatasi kemacetan.
“Kami terus berupaya agar belanja infrastruktur tidak hanya terserap optimal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga,” jelas Farhan.
Penguatan Ekonomi Kreatif dan Lapangan Kerja
Menanggapi perhatian Fraksi PSI dan Gerindra terhadap dinamika ekonomi daerah, Wali Kota memaparkan program-program Pemkot, termasuk program padat karya dan pelatihan vokasi berbasis kecamatan. Selain itu, sebuah roadmap ekonomi kreatif sedang disusun dengan fokus pada subsektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
“Kota Bandung harus mampu menjadi magnet ekonomi kreatif nasional. Karena itu kami berinvestasi pada strategi yang tepat guna mendukung industri kreatif dan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Inovasi Program Sosial dan Kesehatan Inklusif
Berbagai program sosial juga disampaikan, seperti “Senandung Perdana” untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta “Bandung Nyaah Kaindung” yang didedikasikan bagi lansia perempuan rentan.
Baca juga Kekerasan Tanpa Sentuhan: Ketika Kata-Kata Menjadi Senjata
Di sektor kesehatan, Farhan menekankan komitmen Pemkot untuk menjaga layanan kesehatan inklusif melalui pembangunan trotoar ramah disabilitas dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
Transparansi Anggaran dan Efisiensi Belanja
Pemkot Bandung memastikan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) akan digunakan secara optimal untuk mendukung program prioritas. Farhan menekankan efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif seperti kesehatan, sanitasi, pengendalian inflasi, dan cadangan pangan.
Dalam semangat transparansi, seluruh proses perubahan APBD 2025 dapat diakses publik melalui laman resmi bandung.go.id.
Masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan melalui program “Akselerasi Kewilayahan” yang berbasis RW. Belanja pegawai akan terus disesuaikan agar tidak melebihi 30% dari total belanja APBD, sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022.
Baca juga Menteri Kebudayaan Tegaskan Pemerkosaan 1998 Tidak Dihapus dari Penulisan Ulang Sejarah
Dukungan Sektor Sosial Keagamaan
Terkait penguatan sektor sosial keagamaan, Pemkot mengalokasikan dukungan untuk pelatihan dan digitalisasi lembaga pendidikan keagamaan, rumah tahfiz, dan rumah tahsin, sejalan dengan upaya menjadikan Bandung sebagai kota agamis dan inklusif.
Wali Kota Muhammad Farhan menyampaikan terima kasih atas masukan dari seluruh fraksi DPRD Kota Bandung.
Seluruh pandangan tersebut akan dibahas lebih rinci dalam forum teknis bersama Badan Anggaran DPRD.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita akan terus bekerja demi mewujudkan Bandung sebagai kota yang unggul, maju, dan berpihak pada seluruh warganya,” tutup Farhan.
(Her)
