Jakarta, JURNAL TIPIKOR-– Pengamat politik senior, Hermawan Sulistyo, menilai bahwa langkah paling krusial dalam upaya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terletak pada perubahan kultur karena dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Langkah-langkah terpenting bagi Polri adalah pada sektor reformasi kultural. Perubahan kultur akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Hermawan kepada awak media di Jakarta, Senin (29/9).
Ia menekankan bahwa reformasi kultural harus menyentuh gaya hidup aparat agar tidak menimbulkan jarak dengan masyarakat. Hermawan menegaskan bahwa polisi tidak boleh menampilkan sikap hedonis dan flexing kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar.
“Menjadi kaya adalah hak setiap warga negara. Tetapi kekayaan itu harus diperoleh dengan cara-cara yang wajar. Polisi tidak boleh hedonis dan flexing. Akan ada sanksi yang keras,” tegasnya.
Menurut Hermawan, personel Polri harus menampilkan sikap sebagai pengayom berjiwa penolong, rendah hati, dan hidup sederhana.
SDM Unggul Dorong Efektivitas Reformasi
Hermawan juga optimis terhadap efektivitas kerja tim reformasi Polri, meskipun banyak anggotanya berasal dari internal kepolisian. Ia menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri saat ini semakin meningkat.
“Meskipun banyak anggota Polri di dalam tim reformasi, tetap saja masih bisa efektif. Karena sekarang sudah banyak perwira Polri yang berpendidikan tinggi di luar negeri,” ujarnya.
Ia menyebut Polri kini memiliki banyak perwira berpendidikan tinggi, termasuk lulusan luar negeri dan sekitar 150 doktor (S3). Kehadiran mereka diharapkan membawa napas segar dalam mendorong transformasi Polri, khususnya di sektor kultural.
Baca juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan Dukung Penuh STQ ke-14 Desa Petani
Koordinasi internal Polri yang sudah berjalan baik juga dinilai tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan reformasi.
Peran Penting Masyarakat dalam Pengawasan.
Reformasi Polri sendiri merupakan salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Komite Reformasi Kepolisian dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Langkah ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan integritas aparat, serta memastikan kepolisian semakin modern dan responsif. Namun, Hermawan mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kontrol publik.
“Semua itu (reformasi Polri) akan berhasil jika ada kontrol masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi gaya hidup polisi,” tutupnya.
(Antara)
