KPK Periksa Pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras Sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Proyek DJKA Kemenhub

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras (BH) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Pemeriksaan atas nama BH, wiraswasta, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (29/9).

Pemeriksaan terhadap Billy Haryanto dilakukan untuk mendalami perannya dalam kasus yang saat ini telah menyeret 15 tersangka perorangan dan dua korporasi.

Baca juga Anggota DPR RI Hj. Dewi Asmara Gelar Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila Di Kabupaten Sukabumi

Keterlibatan Billy Haryanto dalam Persidangan

Nama Billy Haryanto sebelumnya sempat muncul dalam persidangan kasus yang sama, di antaranya pada 9 November 2023, dengan terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan.

Dalam persidangan tersebut, Billy disebut telah menerima sejumlah uang dari Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, terkait beberapa proyek perkeretaapian.

Rincian dugaan penerimaan uang tersebut meliputi:

•  Rp3,2 miliar untuk proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso (paket JGSS 4).
• Rp2,2 miliar untuk proyek di Balai Teknik Jawa Timur.
• Rp1,6 miliar untuk pekerjaan jalur KA ruas Bogor-Sukabumi, Jawa Barat.

Latar Belakang Kasus

Kasus dugaan korupsi ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub (saat ini BTP Kelas I Semarang).

Baca juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan Dukung Penuh STQ ke-14 Desa Petani

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan total 15 tersangka perorangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS), yang ditetapkan dan ditahan pada 12 Agustus 2025. Selain itu, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tindak pidana korupsi ini diduga terjadi pada sejumlah proyek di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, yang meliputi:

•  Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
• Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
•  Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat.
• Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Diduga kuat, proyek-proyek ini melibatkan pengaturan pemenang pelaksana proyek melalui rekayasa yang dilakukan sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

(AZI)