Penjelasan Sekwan DPRD Kota Bandung Terkait Sorotan Penghasilan Anggota Dewan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Yasa Hanafiah, menanggapi sorotan publik terkait penghasilan anggota dewan.

Menurutnya, seluruh komponen penghasilan, termasuk tunjangan perumahan, merupakan hak normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bukan sekadar tambahan semata.

Yasa menjelaskan bahwa kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Baca juga KPK Prioritaskan Kasus Sertifikat K3 di Kemenaker, Pengembangan Kasus RPTKA Ditunda

Aturan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 5 Tahun 2023.

“Pemerintah Daerah Kota Bandung hanya melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Jadi bukan kebijakan yang muncul begitu saja, melainkan ketentuan normatif yang berlaku secara nasional,” ujar Yasa pada Rabu, 10 September 2025.

Tunjangan Perumahan Sebagai Hak Normatif

Menurut Yasa, tunjangan perumahan diberikan khusus bagi anggota DPRD yang tidak difasilitasi rumah dinas. Besaran tunjangan ini ditetapkan dengan memperhatikan asas kewajaran, kepatutan, dan kemampuan keuangan daerah.

“Tunjangan ini bukan bentuk tambahan penghasilan semata. Pada dasarnya, anggota DPRD berhak atas rumah dinas. Karena fasilitas itu tidak tersedia, maka diberikan tunjangan perumahan sesuai standar yang berlaku,” jelasnya.

Baca juga KPK Tahan Ketua Kadin Kaltim Terkait Kasus Suap IUP

Yasa menambahkan bahwa besaran tunjangan maupun komponen penghasilan lainnya tidak ditentukan sepihak. Seluruhnya telah melalui mekanisme hukum, mulai dari PP, Perda, hingga Perwal, yang disusun berdasarkan asas keterbukaan dan akuntabilitas.

“Setiap rupiah yang diterima oleh pimpinan maupun anggota DPRD dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Jadi ini bukan soal besar atau kecilnya angka, tapi soal hak normatif dan tata kelola keuangan negara yang harus dipenuhi,” paparnya.

Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
Selain memiliki hak normatif, anggota DPRD Kota Bandung juga memiliki berbagai kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan. Kewajiban ini mencakup:

• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
• Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati peraturan perundang-undangan.
• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
• Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
• Menaati tata tertib dan kode etik.
• Menjaga etika serta norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
• Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen secara berkala.
• Menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
• Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen.

Di sisi lain, setiap anggota dewan dituntut untuk memperjuangkan aspirasi ribuan konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa beban kerja yang mereka jalankan jauh melampaui agenda reses resmi.

Baca juga Polrestabes Bandung Siapkan 2.000 Personel Gabungan Amankan Laga Persib vs Persebaya

Penting juga untuk diketahui bahwa seluruh penghasilan anggota DPRD dipotong pajak penghasilan (PPh 21). Pemerintah daerah dan DPRD juga terus berupaya melakukan efisiensi, termasuk dalam hal perjalanan dinas, demi transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Dengan demikian, berbagai tunjangan yang diterima anggota DPRD diiringi oleh kewajiban yang berat, mekanisme pertanggungjawaban yang ketat, serta kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
(ziz)