Polda Gorontalo Selamatkan Uang Negara 5,9 Miliar Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Nani Wartabone

Gorontalo, jurnaltipikor.com,-Kepolisian Daerah Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menggelar Konferensi Pers terkait penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Peningkatan Jalan Nani Wartabone pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 yang bertempat di Aula Bidhumas Polda Gorontalo pada, Rabu (09/04/2025).

Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. Mahardika Permata Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp23.971.017.680,47,. Kemudian, untuk pekerjaan konsultan pengawasan pemeliharaan berkala dilaksanakan oleh PT. Fendel Structure Engineering dengan nilai kontrak Rp761.494.800.

Dalam Konferensi Pers yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., bersama Dirreskrimsus Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., disampaikan, bahwa dugaan korupsi ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga Pemkot Bandung Dorong Pemerataan Ekonomi Lewat Padat Karya dan Pelatihan Ketenagakerjaan

Dalam proyek tersebut, pihak-pihak yang diduga terlibat antara lain:

Sdra. Antum Abdullah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Sdra. Irfan Ahmad Asui sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sdra. Denny Juaeni selaku Kuasa Direktur PT Mahardika Permata Mandiri, berdasarkan Akta Notaris H. Azwir, S.H., M.Si., M.Kn.

Dimana, Proyek peningkatan jalan tersebut dimulai pada 22 November 2021 hingga 19 Juli 2022 dan sempat dilakukan dua kali Addendum perpanjangan waktu. Namun, pada akhirnya proyek ini diputus kontraknya saat progres pekerjaan baru mencapai 43,50%, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pengukuran Bersama.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara, dengan nomor 62/LHP/XXI/11/2024 tertanggal 1 November 2024, diketahui bahwa proyek ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.974.395.800,75. Dana proyek tersebut berasal dari pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Tahun Anggaran 2021.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin Hadiri Halal Bihalal dan Silaturahmi dengan Keluarga Besar PGRI Kecamatan Sukasari

Dirreskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol.
Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan, bahwa pihaknya terus mendalami perkara ini dan akan menindaklanjuti dengan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Penyidik saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen dan pihak-pihak terkait.

“Kami akan menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Ini adalah bentuk komitmen Polda Gorontalo dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara,”tegas Dirreskrimsus Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede.

Polda Gorontalo memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat dan tegaknya hukum di Provinsi Gorontalo.(*)