LBP : Presiden Perintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas-ormas yang melakukan Pungli

JURNAL TIPIKOR – Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli). Kepala negara pun memerintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas-ormas tersebut.

“Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/3).

Mantan Menteri Menko Polhukam ini memastikan pemerintah akan memberikan tindakan terhadap ormas-ormas yang melakukan pungli hingga mengganggu jalannya investasi dan operasional pabrik.

“Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” lanjut Luhut.

Baca juga Prabowo Perintahkan Para Menteri dan DEN Siapkan Deregulasi Penghambat Bisnis

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal melaporkan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi kepada pihak kepolisian.

Menurut Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, tindakan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi tidak bisa dibiarkan.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Noel dalam keterangannya, Kamis (13/2).

Noel mengatakan penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat dan rencana investasi menjadi gagal karena ulah ormas bergaya preman. Dampak yang ditimbulkan gegara ormas bergaya preman tersebut merugikan banyak pihak.

“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” ucap Noel.

Baca juga Pemerintah Kabupaten Sukabumi Gelar Musrenbang RKPD 2026 Dan Konsultasi Publik RPJMD 2025 – 2029

Noel berencana bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal ulah ormas bergaya preman yang menghambat jalannya investasi dan penyerapan tenaga kerja.

“Saya akan menemui kapolri secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” pungkasnya.(*)