Kemenkumham Menilai masalah HAM adalah tanggung jawab Negara

JURNAL TIPIKOR – Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra menilai pengintegrasian hak asasi manusia (HAM) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap HAM.

“Penetapan kebijakan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang mengesampingkan prinsip dan nilai-nilai HAM akan menempatkan negara sebagai pihak yang lalai akan tanggung jawabnya terhadap HAM,” kata Dhahana pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Apalagi, sambung dia, Kemenkumham mengemban amanat besar dalam mewujudkan kebijakan dan peraturan yang memiliki perspektif HAM.

Baca juga KPK umumkan dimulainya Penyidikan dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Untuk itu, Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham menginisiasi pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dia menjelaskan, pengarusutamaan HAM merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip dan nilai HAM dalam regulasi nasional.

Lebih lanjut, Dhahana membeberkan Permenkumham tentang Pengarusutamaan HAM mencakup dua besaran hak, yaitu hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya.

Baca juga KPU Bengkulu Utara Dilaporkan Ke DKPP, Dugaan Pelanggaran Kode Etik 

Dalam cakupan substansi hak sipil politik, dia menyatakan lampiran di dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024 bersifat absolut, yang artinya semua substansi hak sipil politik di dalam materi harus diikuti.

“Dalam arti kata, semua penyusunan peraturan perundang-undangan terkait hak sipil politik tidak boleh bertentangan dengan isi permenkumham. Contohnya peraturan perundang-undangan harus melarang adanya praktik penyiksaan fisik maupun mental,” tuturnya.

Dalam mengintegrasikan nilai atau muatan HAM dalam penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan, dirinya mengungkapkan terdapat tiga langkah yang diambil. Pertama, menyusun konsep umum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Beca juga KEJARI KABUPATEN TASIKMALAYA, DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-64

Dia melanjutkan, yang kedua, menyusun konsep HAM dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Ketiga, mendorong norma yang mengintegrasikan instrumen HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Dirjen HAM juga menyampaikan bahwa pentingnya HAM dalam misi pemerintahan mendatang.

“Kita tahu bersama presiden dan wakil presiden terpilih menjadikan HAM sebagai misi nomor pertama bersama dengan demokrasi dan Pancasila dalam Asta Cita,” ungkap Dhahana.(*)