PAN Meriang ada Wacana Partai Nasdem dan PKB dapat Jatah 3 Menteri, Ini alasannya

JURNAL TIPIKOR – Partai politik yang tak berkeringat memenangkan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming di Pilpres 2024, berpeluang dapat banyak jatah Menteri di kabinet.

Partai yang dimaksud yakni Nasdem dan PKB.

Sebelumnya, PAN sebagai partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 keberatan bila partai yang tak berkeringat tersebut tiba-tiba dapat jatah 3 Menteri.

Merespon hal ini, Partai Gerindra pun meminta semua pihak menghormati hak Prabowo Subianto menentukan kabinetnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ini ketika ditanya soal Partai Nasdem yang menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung mendapat jatah lebih dari tiga Menteri.

Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran adalah Nasdem dan PKB setelah Pilpres 2024.

Baca juga Pasangan Ideal di Pilwakot Kota Bandung Tahun 2024

Mereka tadinya merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Nasdem itu sama dengan partai koalisi yang lebih dahulu ada, yang menyatakan menghormati bahwa persoalan kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih atau Pak Prabowo Subianto,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Menurut Dasco, Partai Nasdem sama seperti partai koalisi lainnya telah menyatakan untuk menghormati hak prerogatif Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dasco juga menekankan bahwa komunikasi antara Nasdem dengan Gerindra selama ini mengalir dengan baik, tanpa membahas soal jumlah jatah menteri.

“Bahwa komitmen mendukung pemerintah Pak Prabowo itu sudah disampaikan dengan lugas dan tegas oleh Pak Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem).  Tanpa kemudian ada ngomong soal berapa menteri berapa menteri,” ucap Dasco.

Baca juga Penyelenggaraan World Water Forum di Bali Berjalan Aman dan Sukses, Polri Ucapkan Terima Kasih

Wakil Ketua DPR RI ini pun meminta agar persoalan jatah menteri jangan sampai menjadi polemik di media massa.

“Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” ucap Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Sahroni mengatakan ini saat merespons Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mau partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

“Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya.

Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri?

Rasanya malah dapat lebih deh,” ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi, Jumat (24/5/2024).

Baca juga Kualitas Proyek Jalan Senilai 40 miliar Dipertanyakan

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya,” ujar dia.

Baca juga Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaur Dalam Rangka Peringatan HUT Kabupaten Kaur Ke-XXl (21) Tahun 2024

Keberatan PAN

AN Resah tanggapi isu Nasdem dan PKB dapat jatah 3 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Saleh Daulay: Itu tidak tepat.

Prabowo-Gibran hingga kini belum memberi clue siapa saja yang akan masuk dalam susunan kabinet pemerintahannya.

Namun, partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 harap-harap cemas.

Seperti diketahui, saat Pilpres 2024 Prabowo-Gibran dapat dukungan dari parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat.

Selain itu, sejumlah parpol kecil juga ikut mendukung, misalnya PBB dan Partai Gelora.

Namun, dalam perkembangan politik yang dinamis, NasDem dan PKB menyatakan siap gabung di kabinet Prabowo, setelah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kalah.

Melihat hal itu, politisi PAN Saleh Partaonan Daulay, sedikit resah.

Sebab, isu yang beredar NasDem dan PKB bisa mendapat jatah tiga kursi menteri.

Menurut Saleh, itu tak adil mengingat NasDem dan PKB tak ikut ‘berdarah-darah’ saat mengusung dan memperjuangkan keenangan Prabowo-Gibran.

Baca Juga SAT BRIMOB POLDA JABAR PATROLI HARKAMTIBMAS ANTISIPASI PENCURIAN HEWAN TERNAK

Legislator Komisi IX DPR RI tersebut, mengatakan hal itu kurang tepat.

“Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (kursi menteri),” kata Saleh kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Menurutnya, partai-partai yang baru bergabung ke pemerintahan itu tidak ikut membantu pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

“Itu kan enggak tepat, bener nggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat,” tegasnya.

“Kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay juga mengatakan pihaknya memiliki harapan bisa mendapat lebih dari empat kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Apresiasi Polri Sukses Amankan WWF

Pernyataan Saleh itu bukan tanpa alasan, menurutnya PAN menjadi partai yang paling loyal dengan Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, PAN bukan hanya pada Pilpres 2024 ini saja mendukung Prabowo, melainkan juga sejak Pilpres 2014 dan 2019.

“Karena gini, selama ini kan PAN sudah 3 periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita 2 periode kosong loh nggak dapat apa apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan.”

“Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo,” ujar Saleh saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Oleh sebab itu, ia menilai wajar apabila PAN memperoleh lebih dari empat kursi menteri.

Meski demikian, Saleh menyebut, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih

“Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4,5,6 diserahkan ke Pak Prabowo.”

“Itu ada di dalam konstitusi hak di dalam UUD 1945,” ujar Saleh.

(TribunKaltim.co)