SKANDAL PELABUHAN SIAK: Tanjung Buton ‘Pelabuhan Hantu’ Internasional, Potensi PAD Diduga ‘Dikuras’ Kelompok Tertentu!

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Kondisi Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kabupaten Siak dinilai jauh dari standar pelabuhan internasional, dengan fasilitas yang terbengkalai dan pengelolaan yang dicap tidak profesional.

Sorotan tajam ini muncul seiring dugaan kuat bahwa potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dari sektor strategis ini tidak tergarap maksimal, bahkan hasilnya diduga kuat "dikuras" untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Penilaian kritis ini disampaikan oleh Direktur Pengawas Teritorial (Dirwastwe) BPKP Provinsi Riau, Farizal SE, kepada Jurnal Tipikor pada Jumat (10/10).

Farizal mengatakan, KITB sejatinya diyakini mampu menjadi sumber pundi-pundi PAD yang signifikan bagi daerah. Namun, ada dugaan serius bahwa hasil dari aktivitas pelabuhan selama ini tidak masuk secara maksimal ke kas daerah, melainkan dinikmati oleh kelompok atau kepentingan tertentu.

“Mestinya Pelabuhan KITB bisa menjadi motor ekonomi daerah, tapi faktanya tidak mencerminkan wajah pelabuhan internasional. Hasilnya diduga dikuras untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar sumber yang mengetahui pengelolaan pelabuhan tersebut.

Kualitas pengelolaan KITB saat ini dipertanyakan. Bahkan, untuk perawatan fasilitas pelabuhan saja, diduga pengelola tidak mampu menyisihkan anggaran yang memadai, meskipun dana dari aktivitas di Pelabuhan KITB disebut-sebut cukup besar. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

Baca juga BPKP Soroti Tolak Ukur Keberhasilan Kepala Daerah, Sebut IKKD Kemendagri Jadi Instrumen Kunci

Tuntutan Publik: Serahkan KITB ke Pengelola Profesional

Ke depan, masyarakat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersikap tegas terhadap pengelolaan pelabuhan tersebut. Publik mendesak agar pengelolaan diserahkan kepada pihak yang profesional dan memiliki integritas, sehingga PAD dari sektor pelabuhan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya untuk pembangunan daerah.

“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, Pelabuhan Tanjung Buton bisa menjadi sumber pemasukan besar bagi pembangunan di Siak. Jangan sampai aset strategis ini terus dibiarkan dikelola tanpa manfaat nyata,” tegasnya.

Sorotan terhadap kinerja pengelola pelabuhan kian menguat. Publik menilai, evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap pihak yang selama ini dipercaya mengelola KITB agar potensi besar yang ada tidak terus terbuang percuma, melainkan menjadi penopang utama perekonomian Siak.

(Tim)