OTT Bongkar Bau Busuk Outsourcing: Bupati Pekalongan Diduga Atur Vendor, KPK Ungkap Skema di Banyak Dinas

Pekalongan, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara terbuka dan rinci bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, , berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan outsourcing atau tenaga alih daya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK menyatakan bahwa kasus ini tidak berdiri pada satu dinas saja.
“Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi, ini diduga ada di beberapa dinas,” ujar Budi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa. (3/3)

Lebih lanjut, KPK menduga kuat adanya praktik pengondisian dalam proses pengadaan tenaga alih daya tersebut.
“Sejumlah pengadaan yang dilakukan di dinas-dinas prosesnya diduga diatur atau dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang,” katanya.

Menurut KPK, pola ini menunjukkan adanya skema sistematis untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang berpotensi merugikan keuangan negara serta mencederai prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Saat ini, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga Kader Kena OTT, Golkar Cuci Tangan? Sarmuji: Hormati Hukum, Jadikan Pelajaran

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026

OTT terhadap Bupati Pekalongan merupakan OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

OTT kedua berlangsung pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi. Sehari kemudian, KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

OTT ketiga terjadi pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Bupati Pati, Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

OTT keempat dilakukan pada 4 Februari 2026 di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.

OTT kelima, juga pada 4 Februari 2026, berkaitan dengan importasi barang tiruan atau KW. Salah satu yang ditangkap adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

OTT keenam diungkap pada 5 Februari 2026, terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya sebagai tersangka.

OTT ketujuh diumumkan pada 3 Maret 2026, dengan rangkaian penangkapan di Jawa Tengah, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama dua orang lainnya di Semarang, serta 11 orang lain di Pekalongan.

Kasus dugaan korupsi outsourcing ini kembali menegaskan bahwa sektor pengadaan tenaga alih daya di pemerintahan rawan diselewengkan jika tidak diawasi secara ketat. Publik kini menunggu langkah tegas KPK untuk mengungkap siapa saja aktor utama di balik skema pengondisian vendor tersebut dan sejauh mana praktik ini berlangsung di lingkungan Pemkab Pekalongan.

(Azi)