Gurita Bisnis di Balik Meja Pajak: KPK Bidik Modus Rangkap Jabatan 12 Perusahaan Tersangka Mulyono

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah membidik indikasi “permainan” lebih dalam di balik skandal restitusi pajak yang menyeret Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY).

Lembaga antirasuah ini secara intensif mendalami apakah status rangkap jabatan Mulyono di 12 perusahaan merupakan jembatan bagi modus pengaturan nilai pajak dan benturan kepentingan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa tim penyidik sedang menelusuri korelasi antara posisi mentereng Mulyono di sektor swasta dengan kewenangannya sebagai pejabat negara dalam memuluskan pengajuan restitusi pajak.

“Apakah kemudian nanti ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan atau menjadi modus-modus untuk melakukan pengaturan nilai pajaknya… ada unsur benturan kepentingannya? Itu masih akan didalami,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta, Minggu (15/2).

Baca juga Skandal Korupsi Rp285 Triliun: Eks Dirut PIS Yoki Firnandi Dituntut 14 Tahun Penjara!

Sanksi Etik Diserahkan ke Kemenkeu
Meski fokus pada unsur pidana, KPK menyerahkan urusan pelanggaran disiplin dan etik kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

KPK mempertanyakan bagaimana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa secara leluasa menjabat sebagai komisaris di belasan perusahaan tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan internal.

“Bagaimana seorang ASN di Kementerian Keuangan bisa menjabat di 12 perusahaan, menjabat komisaris? Apakah itu diatur? Nah etik seorang ASN tentunya itu menjadi ranah pengawasan internalnya Kementerian Keuangan,” tambah Budi.

Baca juga Aktor Intelektual Terakhir Ditangkap! Bareskrim Tahan Eks Direktur PT Dana Syariah Indonesia Atas Penipuan Rp2,4 Triliun

Kronologi Skandal Restitusi Sawit

Kasus ini mencuat setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan catatan transaksi senilai Rp1,5 miliar.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka utama dalam kasus suap pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perkebunan kelapa sawit ini:

1. Mulyono (MLY) – Kepala KPP Madya Banjarmasin.
2. Dian Jaya Demega (DJD) – Pegawai Pajak KPP Madya Banjarmasin.
3. Venasius Jenarus Genggor (VNZ) – Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti.

KPK terus berkomitmen untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke kantong para pejabat pajak melalui struktur gurita bisnis yang dimiliki tersangka.

(Azi)