“Gelombang OTT Tak Terbendung: Bupati Pekalongan Terseret Kasus Pengadaan, Kantor-Kantor Pemerintah Disegel KPK”

PEKALONGAN, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi () menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, , berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

“Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” ujar Juru Bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, , Selasa.

Saat ditanya apakah perkara pengadaan tersebut berkaitan dengan penyegelan sejumlah kantor dinas, Budi menegaskan penyidik masih mendalami keterkaitannya. “Terkait dengan pengadaannya ini masih terus didalami karena saat ini sedang berlangsung permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Pekalongan,” katanya.

Baca juga Langit Ditutup, Jamaah Terperangkap: Perang Iran–AS–Israel Mengubah Umrah Jadi Pengungsian

Berdasarkan pantauan pewarta di  sejumlah kantor yang disegel KPK meliputi Kantor Bupati Pekalongan, Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM dan Naker), serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU).

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Kasus ini menambah panjang daftar OTT KPK sepanjang awal 2026.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, dengan delapan orang diamankan.

OTT kedua terjadi pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi, yang kemudian diumumkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

OTT ketiga menyasar Bupati Pati Sudewo pada 19 Januari 2026, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

OTT keempat berlangsung pada 4 Februari 2026 di KPP Madya Banjarmasin terkait restitusi pajak.
OTT kelima, juga pada 4 Februari 2026, terkait importasi barang tiruan dan menyeret pejabat Bea Cukai.
OTT keenam diungkap 5 Februari 2026, berkaitan dengan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang menjerat Ketua PN Depok dan sejumlah pihak lain.

OTT ketujuh diumumkan pada 3 Maret 2026, ketika KPK menggelar rangkaian penangkapan di Jawa Tengah dan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama dua orang lainnya di Semarang.

Gelombang OTT ini menegaskan sorotan tajam KPK terhadap praktik korupsi di daerah, khususnya pada sektor pengadaan yang selama ini dikenal rawan penyimpangan.

Sumber : Antara