BOROK PENDIDIKAN MADINA TERBONGKAR: ALIANSI GABUNGAN ORMAS & ORMAWA DESAK KEJAKSAAN PERIKSA KABID DIKDAS! MANDAILING NATAL

Januari 31, 2026 Penulis

Madina, JURNAL TIPIKOR– Gelombang perlawanan terhadap dugaan praktik maladminstrasi dan ketidakberesan di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai memuncak.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal Anti Korupsi (AMP-MANDAKOR) secara resmi menyatakan sikap untuk mengawal tuntas carut-marut serapan anggaran pendidikan di Bumi Gordang Sambilan.

AMP-MANDAKOR merupakan koalisi taktis yang menggabungkan kekuatan Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) di bawah pimpinan Andris Sumarlin, DPD Pemuda Lira Madina yang dikomandoi Asron Nasution, serta dua kekuatan intelektual muda: IMA Madina Pekanbaru (Gusti Pardamean Nasution) dan AMP2K Madina (Pajarur Rohman).

Baca juga Songsong Usia Sewindu, IWO Indonesia Usung Tema Strategis : “Mengukuhkan Pers Online yang Berintegritas, Membangun Ekonomi Kuat, Menjaga Kedaulatan Bangsa”

Aksi Massa 04 Februari: Kepung Kejari dan Kantor Bupati

Koordinator Aksi, Andris Sumarlin, menegaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan aksi unjuk rasa damai besar-besaran pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 04 Februari 2026
Waktu: 11.00 WIB s/d Selesai
Titik Aksi: Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina dan Kantor Bupati Madina.

“Ini bukan sekadar gertakan. Kami datang untuk menyuarakan masa depan pendidikan anak cucu kita di Madina yang terancam oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Andris Sumarlin.

Baca juga Rp. 499 Juta Digelontorkan Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Untuk Proyek Pemasangan Pipa HDPE Di Ciutara-Cicurug

Fokus Tuntutan: Copot Riswan Halim Batubara

Fokus utama gerakan ini adalah mendesak aparat penegak hukum untuk mengaudit investigatif program di Bidang Sarana Prasarana (Sapras) dan bidang lainnya pada Dinas Pendidikan Madina Tahun Anggaran 2025.

Secara spesifik, AMP-MANDAKOR menyoroti kinerja Kabid Dikdas, Riswan Halim Batubara, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdapat dugaan kuat adanya sejumlah pekerjaan fisik yang mangkrak atau tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak.

Tuntutan Utama Aliansi:

Mendesak Kejari Madina melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh anggaran Dinas Pendidikan Madina T.A 2025 sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.
Mendesak Bupati Madina untuk segera mengevaluasi dan mencopot Riswan Halim Batubara dari jabatannya sebagai Kabid Dikdas.
Meminta Pertanggungjawaban atas dugaan kelalaian pengawasan yang menyebabkan kerugian pada progres pembangunan fasilitas pendidikan di Madina.

“Kami menduga ada kelalaian jabatan yang fatal. Banyak pekerjaan tidak tuntas sesuai kontrak, dan ini bukti nyata kurangnya tanggung jawab sebagai PPK. Kami minta Bupati segera bertindak tegas sebelum kepercayaan masyarakat runtuh total,” pungkas Andris Nst.

(Siregar)