A. Tarmizi: Wajah Baru Kontrol Sosial, Mengawal Kebijakan di Tengah Minimnya Kepercayaan Publik

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Nama mulai mencuat dalam sejumlah isu publik yang menyita perhatian masyarakat, khususnya terkait dugaan penyimpangan kebijakan dan pengelolaan anggaran.

Ia dikenal sebagai Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan kebijakan dan advokasi kepentingan publik.

Di tengah meningkatnya sorotan terhadap transparansi pemerintahan, A. Tarmizi hadir sebagai representasi kelompok masyarakat sipil yang mengambil peran aktif dalam fungsi kontrol sosial.

Baca juga 2.340 SPPG Sudah Bersertifikat Halal, Kepala BPJPH “SPPG Harus Mempunyai Penyelia Halal”

Aktivis Pengawas Kebijakan

Sebagai pimpinan BPKP, A. Tarmizi memposisikan lembaganya sebagai:

• watchdog independen terhadap kebijakan pemerintah
• penyambung aspirasi masyarakat dalam kasus-kasus publik
• penggerak advokasi berbasis kajian hukum

Ia kerap terlibat dalam:

• Investigasi awal dugaan penyimpangan anggaran
• Pendampingan masyarakat dalam sengketa kebijakan
• Penyusunan laporan untuk aparat penegak hukum

Pendekatan yang digunakan tidak hanya berbasis opini, tetapi juga analisa hukum dan dokumen administratif, menjadikan setiap langkahnya lebih sistematis dan terukur.

Gaya Kepemimpinan: Kritis dan Konfrontatif

Dalam sejumlah pernyataan publik, A. Tarmizi dikenal memiliki gaya komunikasi yang:

• tegas dan lugas
• berani mengkritik kebijakan yang dianggap menyimpang
• tidak segan membawa persoalan ke ranah hukum

Karakter ini menjadikannya figur yang cukup menonjol di antara aktivis LSM, terutama dalam isu-isu sensitif seperti:

• pengelolaan anggaran daerah
• konflik aset dan pertanahan
• dugaan penyalahgunaan kewenangan

Baca juga Skandal Hibah Gaya Wakil Rakyat: Main Anggaran, Main Organisasi — Siapa Sebenarnya yang Diawasi?

Peran Strategis di Tengah Krisis Kepercayaan

Kemunculan figur seperti A. Tarmizi tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang lebih luas:
meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Dalam konteks ini, peran yang dijalankan mencerminkan:

• fungsi check and balance dari masyarakat sipil
• dorongan terhadap penegakan hukum yang lebih terbuka
• upaya membangun kesadaran publik terhadap hak-haknya

Kontroversi dan Tantangan

Sebagai aktivis yang bergerak di wilayah sensitif, langkah A. Tarmizi tidak lepas dari:

• potensi resistensi dari pihak yang dikritik
• tudingan politisasi isu
• tantangan validitas data di ruang publik

Namun demikian, posisi ini juga mempertegas perannya sebagai figur yang berada di garis depan dalam dinamika kontrol kebijakan.

Kesimpulan

A. Tarmizi merepresentasikan wajah baru aktivisme kebijakan publik di tingkat lokal menuju nasional—figur yang tidak hanya bersuara, tetapi juga berupaya mendorong proses hukum dan perubahan sistemik.

Di tengah kompleksitas persoalan tata kelola pemerintahan, kehadiran tokoh seperti dirinya menjadi bagian penting dari ekosistem demokrasi:
mengawasi, mengkritisi, dan menekan agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.

(Yazid)