Ketum Partai Nasdem Perintahkan Seluruh Fraksi Partainya di DPR Untuk Menolak RUU Tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ)

Jakarta, JURNAL POLITIK — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memerintahkan seluruh fraksi partainya di DPR untuk menolak RUU Tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selama klausul jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI masih tercantum

RUU itu kini telah resmi menjadi usulan DPR yang disahkan melalui Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/12).

“Memerintahkan Fraksi Partai NasDem untuk menolak RUU DKJ sepanjang klausul mekanisme pemilihan Gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden,” kata Paloh dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12).

Baca juga Baliho Caleg dari berbagai Partai dibakar oleh Orang Tak Dikenal di desa Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis

Ia menilai Pilkada di Jakarta dilakukan untuk mempraktikkan demokrasi dalam kehidupan politik. Sehingga, menurutnya, tak seharusnya mekanisme tersebut dihilangkan.

“Pilkada adalah salah satu mekanisme yang dibangun demi termanifestasikannya demokrasi dalam kehidupan politik kita,” ujar dia.

“Maka tidak sepatutnya praktik politik yang menjadi amanat Reformasi ’98 ini diubah dengan semena-mena,” sambungnya.

Baca juga Empat Pemain Timnas Indonesia Berpeluang Main di Lima Liga Top Eropa Pada 2024-2025, Siapakah Mereka ?

Lebih lanjut, Paloh mengajak seluruh elemen pro demokrasi agar turut menggugat RUU itu selama terdapat aturan Pilkada yang mencederai demokrasi.

“Mengajak segenap kekuatan prodemokrasi untuk menggugat RUU DKJ selama rumusan pemilihan pemimpin daerahnya mencederai semangat demokrasi dan otonomi daerah sebagai amanat dari Reformasi ’98,” ujar dia.

NasDem menjadi salah satu fraksi yang setuju dengan catatan atas pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR.

Selain Nasdem, tujuh partai lain yang setuju dengan catatan yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Hanya PKS yang menolak.(*)