Habiburokhman merespons pernyataan bacapres PDIP, Ganjar Pranowo dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Kontroversi

Jakarta, Jurnaltipikor.com–Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroveri terkait batas usia Capares dan Cawapres terus menuai pro dan kontra.

Waketum Gerindra, Habiburokhman merespons pernyataan bacapres PDIP, Ganjar Pranowo dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran menjadi bacawapres Prabowo. Habiburokhman berharap Ganjar memiliki sikap negarawan.

“Kami menghormati Pak Ganjar dan kami Tetap berharap beliau bisa bersikap sebagai negarawan,” kata Habiburokhman kepada detikcom, Sabtu (11/11/2023).

Habiburokhman mempertanyakan mengapa Ganjar khawatir dengan Gibran. Dia meminta Ganjar untuk santai, sebab yang akan menentukan kemenangan adalah rakyat.

Baca juga Presiden Jokowi sindir negara dan Organisasi Internasional lemah terhadap Agresi Israel

“Kenapa Pak Ganjar seolah khawatir jika Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo? baiknya beliau santai saja, kan yang akan menilai adalah rakyat. Seorang negarawan selalu memahami semua persoalan secara substansi,” ujarnya.

Habiburokhman juga menyinggung putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MMK) yang mencopot paman dari Gibran, Anwar Usman sebagai ketua MK karena melakukan pelanggaran etik berat. Menurutnya pelanggaran etik yang dilakukan Anwar itu sudah menjadi urisprudensi berulang sejak MK dipimpin Jimly Ashidiqie.

“Terkait Putusan MKMK, Anwar Usman dihukum karena disebut melanggar prinsip benturan kepentingan dan terjadinya intervensi dari luar terhadap MK. Namun ternyata pengesampingan asas benturan kepentingan sudah menjadi yurisprudensi berulang kali sejak zaman MK dipimpin Pak Jimly Ashidiqie dan yg paling parah ternyata tak ada secuilpun pembuktian adanya intervensi dari luar terhadap MK,” ucapnya.

“Pendeknya, Anwar Usman dijatuhi hukuman tanpa adanya proses pembuktian kesalahan. Jadi kalau Pak Ganjar sebagai negarawan membaca tuntas putusan MKMK pastilah hatinya akan terusik melihat betapa tidak adilnya putusan MKMK tersebut,” imbuhnya.

Baca juga Bupati Bogor Iwan Setiawan Apresiasi Kehadiran RS Hermina di Wilayah Ciawi

Ganjar Terusik

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyoroti kondisi politik saat ini setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat sehingga dicopot dari Ketua MK. Ganjar mempertanyakan mengapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja.

“Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK,” kata Ganjar melalui rekaman video yang diunggah di Instagramnya seperti dilihat, Sabtu (11/11/2023).

“Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara,” lanjutnya.

Baca juga Kajari Dumai Jadi Irup Upacara Gabungan Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023

Ganjar juga mempertanyakan mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Menurutnya, hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata.

“Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya,” ujarnya.

Ganjar mengaku mewakili rakyat yang gelisah terhadap demokrasi dan keadilan yang disebutnya mau hancur. Sanksi yang diberikan oleh MKMK, kata Ganjar, bukti bahwa MK masih menjunjung tinggi ruh demokrasi.

Baca juga Gubernur Lampung hadiri Pengajian Akbar di lapangan Sukajadi, Pekon Suoh, Kecamatan Bandar Negeri Suoh

“Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis kehormatan MK menyampaikan keputusannya, Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang mencederai demokrasi dan keadilan,” jelasnya (*)