JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ironi terbesar seorang pejabat negara terungkap hari ini. Ma’ruf Cahyono, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih, Kamis (9/7). Penahanan ini menjadi babak baru dari skandal dugaan gratifikasi raksasa senilai Rp37,8 miliar yang diduga ia kantongi selama menjabat.
Yang paling menyentak publik bukanlah nominalnya yang fantastis, melainkan bagaimana uang haram tersebut dialokasikan. KPK mengungkap fakta mengejutkan: sebagian dari suap dan gratifikasi itu tidak disimpan dalam brankas, melainkan dihamburkan untuk membiayai kemewahan pribadi, termasuk resepsi pernikahan anaknya pada November 2020 dan renovasi rumah pribadinya di Gandul, Depok, Jawa Barat, senilai sekitar Rp1,9 miliar.
“Sejumlah uang diduga digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak tersangka MC pada November 2020,” tegas Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Jakarta, Kamis (9/7).
Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna, Ini Agenda Yang Disampai
Pengungkapan ini menegaskan betapa dalamnya degradasi moral yang terjadi di lingkaran elite birokrasi. Uang rakyat yang seharusnya dikelola dengan integritas tinggi di Sekretariat Jenderal MPR, justru berubah menjadi dana pesta dan dekorasi rumah pribadi tersangka. Total gratifikasi yang diduga diterima Ma’ruf mencapai angka mencengangkan, yakni Rp37,8 miliar, yang bersumber dari berbagai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI.
Jejak penyidikan kasus ini sebenarnya telah dimulai sejak pertengahan Juni lalu. Pada 20 Juni 2025, KPK secara resmi mengumumkan dimulainya penyidikan terkait dugaan gratifikasi tersebut. Hanya tiga hari kemudian, pada 23 Juni 2025, KPK mulai memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan seorang penyelenggara negara sebagai tersangka. Puncaknya, pada 3 Juli 2025, identitas tersangka dikonfirmasi sebagai Ma’ruf Cahyono.
Penahanan Ma’ruf hari ini bukan sekadar prosedur hukum biasa, melainkan pesan keras bahwa era impunitas bagi pejabat tinggi negara telah berakhir. Penggunaan uang gratifikasi untuk hal-hal sepele seperti pesta pernikahan menunjukkan arogansi kekuasaan yang menganggap harta negara sebagai dompet pribadi.
Kini, Ma’ruf Cahyono harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari Rp37,8 miliar tersebut di balik jeruji besi. Publik menunggu tuntasnya proses hukum ini, bukan hanya untuk menghukum individu, tetapi untuk membersihkan noda korupsi yang telah lama menggerogoti kepercayaan terhadap lembaga tertinggi perwakilan rakyat.
Red)
