Rekor “Kesaktian” PT AKT: Izin Dicabut 2017, Baru Digerebek 2025—Kejagung Akhirnya “Bangun Tidur”?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Indonesia kembali membuktikan bahwa surat keputusan pencabutan izin tambang hanyalah selembar kertas hiasan yang tak lebih menakutkan dari bungkus gorengan. Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja pamer otot dengan menggeledah 14 lokasi di tiga provinsi terkait dugaan korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Langkah gagah ini terasa agak canggung mengingat PT AKT, di bawah kendali sang “pemilik manfaat” berinisial ST (Samin Tan), dikabarkan telah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2017. Artinya, butuh waktu delapan tahun bagi aparat penegak hukum untuk menyadari ada aktivitas tambang raksasa yang tetap asyik mengeruk bumi Kalimantan meski statusnya sudah “terlarang”.

Tur Wisata Penggeledahan: 14 Titik dalam Sekejap

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan bahwa timnya telah menyisir 10 titik di Jakarta, 3 di Kalimantan Tengah, dan 1 di Kalimantan Selatan. Hasilnya? Tumpukan dokumen, alat elektronik, kendaraan, hingga alat berat berhasil disita.

Baca juga Antara Gizi Bocah dan Kantung Serakah: BGN Ancam ‘Puasa’ Insentif Bagi Mitra Penyuka Mark-Up

Daftar lokasi yang dikunjungi meliputi:

• Jakarta: Kantor PT AKT, PT MCM, hingga rumah pribadi sang tersangka ST.
• Kalteng: Kantor PT AKT, KSOP, dan kontraktor PT ARTH
• Kalsel: Kantor PT MCM

Publik pun bertanya-tanya: Bagaimana mungkin alat-alat berat dan operasional tambang masif bisa luput dari radar pengawasan selama hampir satu dekade?

Ilmu “Sakti” Menambang Tanpa Izin
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa meskipun izin PKP2B perusahaan ini sudah dicabut sejak 2017, PT AKT tetap “PD” (Percaya Diri) melakukan penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025.

Modusnya klasik namun efektif: menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah dan diduga menjalin “persahabatan erat” dengan oknum penyelenggara negara.

Keajaiban birokrasi ini membuat PT AKT seolah memiliki jubah invisibility (tembus pandang) di hadapan para pengawas tambang selama delapan tahun lamanya.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Mencari “Tangan Gaib” Penyelenggara Negara

Saat ini, penyidik sedang sibuk melakukan asset tracing untuk memulihkan kerugian negara yang entah sudah bocor berapa triliun sejak 2017.

Kejagung juga mengaku tengah mendalami keterlibatan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas para “penjaga gawang” yang membiarkan tambang ilegal ini beroperasi bertahun-tahun masih disimpan rapat sebagai kejutan di episode berikutnya.

Sepertinya, publik harus kembali bersabar menunggu apakah kasus ini akan tuntas sampai ke akar-akarnya, atau hanya akan menjadi panggung seremoni penyitaan alat berat belaka.

Sumber : Antara

Editor : Azi