Arjasari: Bencana Alam Bongkar Kerapuhan Kebijakan, Korban Hilang Tuntut Pertanggungjawaban

Kab.Bandung, JURNAL TIPIKOR– Tragedi kemanusiaan yang melanda Arjasari baru-baru ini telah melampaui sekadar bencana alam. Sementara tim darurat dan relawan berjuang di lapangan, peristiwa ini telah membongkar rapuhnya sistem perlindungan warga, mengubah harapan pemulihan menjadi tuntutan serius terhadap pertanggungjawaban kebijakan.

Banjir bantuan, instruksi evakuasi cepat, dan dukungan moral yang mengalir deras memang penting, namun, inti dari tragedi ini menuntut lebih dari sekadar belas kasih. Ia menuntut pertanggungjawaban.

“Di Arjasari, bencana tidak hanya meruntuhkan rumah, tetapi juga membongkar rapuhnya sistem perlindungan warga,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis hari ini. “Tragedi ini menuntut lebih dari belas kasih: Ia menuntut pertanggungjawaban kebijakan.”

Baca juga KPK Periksa Empat Pendamping PKH Ngawi dan Magetan di Surakarta Terkait Kasus Bansos Beras Kemensos

Korban yang hilang atau terdampak parah dalam musibah ini telah menjadi simbol dari pertanyaan yang lebih besar dan mendesak: Berapa banyak nyawa harus melayang sebelum risiko diakui sebagai urgensi—bukan hanya angka statistik semata?

Pihak yang berwenang didesak untuk segera melakukan audit kebijakan mitigasi dan tata ruang yang berlaku di wilayah Arjasari dan sekitarnya. Fokus harus dialihkan dari penanganan pasca-bencana menuju pencegahan berbasis akuntabilitas.

Para pegiat lingkungan dan aktivis sosial menegaskan bahwa jika bencana di Arjasari hanya berakhir sebagai berita duka tanpa menjadi pelajaran fundamental dan perombakan kebijakan, maka longsor atau bencana berikutnya bukan lagi sebuah kemungkinan yang harus ditakuti—melainkan kepastian yang telah tertulis.(*)