DAPODIK MENCEKAM! Dugaan 881 Siswa Fiktif di PKBM Bandung, Dana BOS Ratusan Juta Terancam Dikorupsi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Praktik penggelembungan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berpotensi menyeret kasus penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini mencuat di Kota Bandung. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSI menjadi sorotan utama setelah Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung menemukan kejanggalan data yang serius.
Ketua BPKP Kota Bandung, Heri, pada Rabu (19/11), secara eksklusif menyampaikan kepada Jurnal Tipikor bahwa pihaknya telah mengendus manipulasi data di PKBM AKSI yang beralamat di Jl. Saluyu B V No 19, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, untuk tahun anggaran 2024-2025.

881 PESERTA DIDIK: ANGKA TAK MASUK AKAL, DIDUGA UNTUK SEDOT DANA BOS

Menurut Heri, data pokok pendidikan yang tercatat di PKBM AKSI mencapai angka yang sangat fantastis dan dianggap tidak rasional, yakni 881 Peserta.

“Berdasarkan data yang ada pada kami, di mana Data pokok pendidikan berjumlah 881 Peserta, dan menurut kami itu tidak rasional dan kami duga ada penggelembungan kuota peserta didik,” tegas Heri.

Angka yang jauh di atas kewajaran ini menimbulkan kecurigaan kuat. Manipulasi data semacam ini lazim dilakukan untuk menarik dana BOS, yang perhitungannya sangat bergantung pada jumlah peserta didik yang terdaftar.

Dengan kuota yang ‘digembungkan’ hingga ratusan, potensi kerugian negara dari penyimpangan dana BOS mencapai ratusan juta rupiah.

Baca juga Rutan Manna Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

BPKP SIAP LAPORKAN KE KEJATI JABAR: USUT TUNTAS!

BPKP Kota Bandung menyatakan tidak akan tinggal diam melihat potensi penyimpangan anggaran pendidikan ini. Heri menegaskan bahwa kasus ini akan segera dibawa ke ranah hukum.

“Kami akan segera melaporkan kasus ini ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti dan mengusut tuntas kasusnya,” lanjutnya.

Heri menyoroti ironi penyimpangan ini di tengah besarnya komitmen anggaran negara untuk pendidikan, yang mencapai 20% dari APBN.

“Anggaran Pendidikan yang digelontorkan pemerintah untuk Dunia Pendidikan cukup besar capai 20%, tapi jika terjadi praktik manipulasi data dan terjadi dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS mau seperti apa Dunia Pendidikan kedepannya,” tutup Heri dengan nada prihatin.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

BPKP berharap Kejati Jabar dapat segera mengambil tindakan tegas untuk menjaga integritas penggunaan anggaran pendidikan, yang merupakan hak dasar bagi seluruh peserta didik.

TANGGAPAN PKBM AKSI DICARI:

Sampai berita ini ditayangkan, Jurnal Tipikor belum menerima sanggahan ataupun klarifikasi dari Pihak PKBM AKSI Kota Bandung terkait dugaan penggelembungan Dapodik dan penyimpangan dana BOS ini.
(Azi)