Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Puan menegaskan bahwa keuntungan BUMN seharusnya dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang diambil Presiden.
“Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.
Baca juga KPK Geledah Rumah Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Haji, Mantan Menteri Disebut Kooperatif
Puan menyoroti bahwa pemberian tantiem akan menjadi masalah jika diberikan kepada pimpinan perusahaan yang kinerjanya tidak signifikan.
“Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” katanya.
Sebelumnya, dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN yang merugi.
Baca juga KPK Menduga Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti Saat Geledah Kantor Agensi Haji
Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, yang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 untuk menghapus tantiem bagi para komisaris BUMN.
Presiden Prabowo juga menyampaikan kritik keras terkait praktik pemberian tantiem yang dinilai tidak masuk akal.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun,” kata Presiden. Ia juga menilai istilah tantiem sebagai “akal-akalan” pimpinan BUMN.
“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tegas Presiden.
Baca juga KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kesehatan dalam Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur
Sebagai penutup, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada para pimpinan BUMN.
“Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!” pungkasnya.
(AZI)
