Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat Diwarnai Walk Out Fraksi PDIP Akibat Pernyataan Kontroversial Gubernur Jawa Barat

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat (16/5/2025) nyaris berubah menjadi arena konfrontasi politik.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes keras terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan eksistensi lembaga legislatif.

Aksi demonstratif ini dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan di Cirebon pada tanggal 7 Mei 2025.

Baca juga Kejaksaan Agung dan Kemendiktisaintek Jalin Kerja Sama Strategis dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan

Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi secara terbuka menyinggung sejarah pembangunan masa lalu, termasuk yang dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), dengan menyatakan bahwa pembangunan tersebut tidak pernah memerlukan persetujuan dari parlemen.

“Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR,” ujar Dedi Mulyadi dengan nada santai yang dianggap meremehkan peran lembaga legislatif saat ini.

Lebih lanjut, Gubernur juga menyampaikan pandangannya mengenai kepemimpinan yang dinilai mengesampingkan fungsi anggaran dan kontrol dari DPRD. “Duit mah nuturkeun. Saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit,” imbuhnya.

Baca juga KPK Panggil Sesditjen Kementan sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan TPPU Tersangka SYL

Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat. Dalam forum resmi Rapat Paripurna, Doni Maradona Hutabarat secara tegas menyatakan bahwa pernyataan Gubernur telah mendiskreditkan peran wakil rakyat.

“Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” tegas Doni Maradona Hutabarat di hadapan forum. Ia bahkan mengancam bahwa Fraksi PDIP akan menolak untuk terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh pihak eksekutif jika Dedi Mulyadi tidak segera memberikan klarifikasi atas pernyataannya.

“Kalau Gubernur tidak klarifikasi, Fraksi PDIP tidak akan membahas apapun yang diajukan,” ancamnya dengan nada tinggi. Doni juga mengingatkan kembali tentang fondasi negara yang dibangun atas prinsip trias politika.

“Negara ini tidak dibentuk hanya oleh eksekutif. Gubernur tidak bisa jalan sendiri!” serunya.

Baca juga Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Aksi walk out Fraksi PDIP ini semakin mempertegas tensi politik antara pihak eksekutif dan legislatif di Jawa Barat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait aksi protes dan tuntutan klarifikasi dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat.

Situasi ini berpotensi menghambat proses pembahasan berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang tengah berjalan.

(AT)