Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan serius di awal tahun 2025, dengan beberapa pabrik mengalami kepailitan dan memaksa perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Dilansir dari “Solusi Berita” tertanggal 1 Maret 2025, dikabarkan Lima pabrik di Jawa Barat terpaksa menghentikan produksi dan merumahkan ribuan karyawan akibat tekanan ekonomi. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Barat, Firman Desa, pabrik-pabrik tersebut tersebar di Bekasi, Cimahi, dan Garut, dengan dua di antaranya resmi tutup pada tahun 2025.
Kelima pabrik yang gulung tikar adalah PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, dan PT Tokai Kagu di Kabupaten Bekasi, PT Danbi Internasional di Garut, serta PT Bapintri di Kota Cimahi. Firman menjelaskan bahwa penyebab utama penutupan ini beragam, mulai dari krisis ekonomi global hingga dampak berkepanjangan pandemi Covid-19.
Dampak terbesar dirasakan ribuan pekerja. Tercatat 3.200 buruh kehilangan pekerjaan, dengan rincian 459 orang dari PT Sanken Indonesia, 200 orang dari PT Yamaha Music Product Asia, 195 orang dari PT Tokai Kagu, 2.079 orang dari PT Danbi Internasional Garut, dan 267 orang dari PT Bapintri Cimahi.
Belum lagi Sritex, Perusahaan tekstil yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut menutup operasionalnya secara permanen mulai Sabtu (1/3/2025). Sritex tutup setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Rabu (23/10/2024).
Sederet Perusahaan-perusahaan besar dinyatakan pailit dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara Massal bikin kita prihatin, selain bagaimana nasib mereka,
Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, A. Tarmizi, yang mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat kondisi ini. Dalam pernyataannya kepada awak media,Minggu (2/3/2025)
Tarmizi menekankan bahwa situasi tersebut dapat menyebabkan konsekuensi sosial yang lebih besar, seperti meningkatnya tingkat pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi di masyarakat.
“Permasalahan ini harus segera ditangani oleh pemerintahan yang sedang berjalan, agar tidak menimbulkan efek domino yang lebih luas. Kebijakan yang mampu mendukung industri dan menciptakan lapangan kerja baru sangat dibutuhkan saat ini,” ujar Tarmizi.
Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mencegah lebih banyak pabrik mengalami kepailitan serta memberikan dukungan bagi pekerja yang terkena dampak. Tarmizi menambahkan, dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu ditingkatkan untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan.
Situasi ini menjadi perhatian seluruh stakeholder dan publik, dengan harapan adanya upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini demi kesejahteraan masyarakat.(Her)
