Bandung, JURNAL TIPIKOR – Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker, Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, menyatakan rencananya untuk mengajukan audiensi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, terkait evaluasi dan transparansi anggaran Tugas dan Fungsi TAJJ di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam wawancara yang disampaikan kepada Wartawan, Kang Joker mengungkapkan beberapa pokok permasalahan yang mendorong pengajuan audiensi ini. “Kami menemukan adanya kekurangan informasi mengenai Tugas dan Fungsi TAJJ. Masyarakat perlu mengetahui peran dan kemanfaatan TAJJ dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah pertanggungjawaban anggaran. “Kami mempertanyakan dasar pemberian anggaran sebesar Rp. 3.600.000.000 kepada TAJJ. Saat ini, tidak ada bukti pendukung yang transparan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana tersebut,” jelasnya.
Kang Joker menekankan pentingnya laporan kinerja. “Selama lima tahun terakhir, tidak ada laporan yang jelas mengenai hasil kinerja dan pertanggungjawaban anggaran TAJJ. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Selain itu, ia mengusulkan perlunya penghapusan kegiatan yang dianggap tidak penting untuk mendukung efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Sebagai langkah konkret, LSM PMPR Indonesia akan meminta audiensi dengan Gubernur Dedy Mulyadi untuk menyampaikan beberapa tuntutan. “Kami berharap Gubernur dapat memberikan penjelasan rinci mengenai Tugas dan Fungsi TAJJ, serta dasar pemberian anggaran yang disertai bukti pendukung yang valid,” kata Kang Joker.
Ia juga mengharapkan laporan hasil kinerja dan pertanggungjawaban anggaran TAJJ selama lima tahun terakhir untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Kami mendorong Gubernur untuk tegas dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dengan menghapus kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan,” tambahnya.
Kang Joker menegaskan, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.” LSM PMPR Indonesia berharap audiensi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan anggaran di Provinsi Jawa Barat.(*)
