Dugaan Penggelapan Dana Bagi Hasil oleh Direktur Utama PT. Tengganau Mandiri Lestari

Tengganau, JURNAL TIPIKOR – PT. Tengganau Mandiri Lestari sedang diterpa isu serius terkait dugaan penggelapan dana bagi hasil (SHU) milik Koperasi Tengganau Mandiri. Sosok yang disebut-sebut dalam tuduhan ini adalah Saudara Sunardi. Sunardi selaku Direktur Utama di Duga telah Menggelapkan Dana Bagi Hasil (SHU) milik Koperasi Tengganau Mandiri sejak tahun 2010.

Saat ditanya,” Bagaimana dgn proses kegiatan Pabrik setelah keputusan Mahkamah Agung (MW) keluar 15 September 2014?, ketua Koperasi sapaan akrabnya Farizal berkomentar singkat”, Setahu saya, harusnya sejak keputusan Mahkamah Agung (MA) itu terbit maka tidak seorangpun boleh menguasai atau mengoperasikan Pabrik tersebut tanpa seizin resmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, termasuk Koperasi Tengganau Mandiri. Hanya karena MA menyita sebagian saja dari item-item peralatan produksi, sehingga masih ada sekitar 60% dari komponan Pabrik yang tidak termasuk dalam daftar sitaan MA yangg secara SAH masih milik Koperasi Tengganau Mandiri, sehingga jika Pemda Bengkalis ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengoperasikan pabrik tersebut, seharusnya mendapat persetujuan dari Koperasi Tengganau Mandiri, tutur Farizal

Sudah hampir lebih 10 tahun Dugaan Penggelapan Dana SHU milik Koperasi Tengganau Mandiri tertutup rapat, sehingga pada Hari Kamis,  6 Februari 2025, Farizal sebagai Ketua Koperasi Priode 2004-2014/ 2025-2030 secara  resmi melaporkan PT.Tengganau Mandiri Lestari atas tuduhan: ” Diduga kuat Telah Melakukan Penggelapan Dana SHU Koperasi Tengganau Mandiri periode th.2010 s/d 2014. Dalam pelaporannya, Farizal didampingi Tim Kuasa Hukumnya, Jon Hendri, SH,MH & Partner.

 Baca juga  komisi 2 DPRD Kota Bandung Tindak Tegas Direksi Perumda Pasar Juara Terkait Ketidakhadiran dalam Rapat Penting

Farizal lewat Kuasa Hukumnya membuat Pengaduan atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dana SHU milik Koperasi Tengganau Mandiri ke Polres Bengkalis.

Pada awak media, Jon Hendri mengungkapkan bahwa, Kasus Dugaan Penggelapan ini berawal dari Kerjasama BOT yang dilakukan oleh Koperasi Tengganau Mandiri dengan PT.Tengganau Mandiri Lestari pada tgl 05 Mei 2010 dihadapan Notaris Soebiantoro Jakarta. Tujuan utama kerjsama BOT tersebut adalah karena Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit milik Koperasi Tengganau Mandiri mengalami kesulitan Financial dalam proses perbaikan teknologi pengolahan dan peningkatan Kapasitas produksi menjadi 20 TONTBS/Jam dangan teknologi Turbin sebagai pembangkit listrik penggerak motor-motor peralatan mesin produksi. Ujarnya

Lebih lanjut Jon Hendri mengatakan, Perbaikan dan Peningkatan kapasitas produksi itu diharapkan Pabrik dapat beroperasi dalam kondisi Untung Sehingga Koperasi Tengganau Mandiri dapat mencicil Hutang kepada Pemda Bengkalis. Pada kenyataannya, sejak kerjasama ditandatangani tgl 05 mei 2010 sampai terbitnya Keputusan Mahkamah Agung(MA) tanggal 17 September 2014 ( Empat tahun kerjasama) PT.Tengganau Mandiri tidak pernah menepati isi perjanjian dimaksud terutama soal Pembagian Hasil Usaha (SHU) dan tidak pernah menyerahkan audit keuangan yang dibuat oleh auditor independent sesuai isi perjanjian, sehingga tujuan Koperasi Tengganau Mandiri bekerjasama dangan PT.TML untuk membayar cicilian Hutang kepada Pemda Bengkalis tidak pernah terealisasi. Ungkapnya.

Baca juga Program Cek Kesehatan Gratis Besutan Prabowo Bisa untuk Deteksi Dini Kanker dan Kejiwaan

Pada kesempatan lain, Bapak Ahmad Zahri T.SH.MH (Ahli Hukum Tata Negara dan Pidana Khusus) mengatakan bahwa Mengenai Kepemilikan Pabrik setelah putusan berkekuatan hukum Tetap sesuai amar”, diserahkan kpd Pemerintah Bengkalis,” Konsekwensinya batallah perjanjian BOT antara PT.TML dengan Koperasi Tengganau Mandiri karena objek BOT yaitu PKS berpindah kepemilikan ke Pemda BKS. Terkait ada informasi PT.TML tetap menjalankan PKS priode 2015-2024, menunjuk pihak ketiga untuk pengadaan outsourcing tenaga Sekuritas serta mengontrakkan Pabrik ke pihak lain, menurut Ahmad, jika ada izin dari Pemda Bengkalis yang di setujui oleh DPRD saat itu serta mendapat persetujuan dari Koperasi Tengganau Mandiri karena ada asset milik Koperasi Tengganau Mandiri diluar item sitaan MA, maka itu Sah-sah saja artinya ada pemdapatan daerah yang masuk ke PAD pada pengoperasian asset daerah tersebut (PKS) tapi kalau PT.TML mengoperasikan Pabrik tersebut paska keputusan MA tertanggal 17 September 2014, tanpa mengantongi izin Pemda BKS dan tidak ada pemasukan ke Kas Daerah atas kegiatan tersebut, maka PT.TML diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi (TIPIKOR) karena mengoperasikan asset daerah tanpa izin resmi yang dapat merugikan keuangan Negara, tutupnya.

Baca juga Maksimalkan Musrenbang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Sampai berita ini ditayangkan, Jurnal Tipikor belum konfirmasi kepada Pihak PT. Tengganau Mandiri Lestari untuk memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan ini. Namun, masyarakat dan anggota koperasi berharap adanya transparansi dan investigasi yang serius untuk mengungkap kebenaran dibalik dugaan ini. Transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan keberlanjutan usaha bersama.(Tim)