Resmi Disahkan, Perda Pesantren Kota Semarang Siap Perkuat Pendidikan dan Pemberdayaan Santri

SEMARANG, JURNAL TIPIKOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Semarang, Selasa (30/12).

Lahirnya regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mendukung eksistensi pondok pesantren (ponpes) sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Tiga Pilar Utama Fasilitasi

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus), Sodri, menjelaskan bahwa Perda ini mencakup tiga poin krusial yang selama ini menjadi aspirasi dunia pesantren di Semarang:

1. Fasilitasi Pendidikan: Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren, termasuk kegiatan nonformal seperti mengaji.
2.  Sarana dan Prasarana (Sarpras): Perhatian pemerintah dalam pengembangan fisik pesantren, seperti perbaikan asrama dan fasilitas sanitasi (MCK).
3. Pemberdayaan Sosial: Penguatan peran pesantren sebagai pusat dakwah dan peningkatan kapasitas santri serta lembaga melalui sinergi lintas sektor (Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga swasta).

“Pengesahan ini adalah hasil perjuangan panjang. Kami ingin memastikan pesantren, termasuk pesantren disabilitas, mendapatkan perhatian yang layak selama memiliki izin resmi dari Kementerian Agama dan tercatat secara administratif di Pemkot,” ujar Sodri.

Baca juga Perkuat Integritas Internal, Bea Cukai Tindak Tegas Puluhan Pegawai Bermasalah

Apresiasi Wali Kota dan Langkah Selanjutnya

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD atas percepatan pembahasan regulasi ini. Ia menekankan bahwa Perda ini adalah hadiah menyambut tahun baru bagi komunitas pesantren di Semarang.
“Alhamdulillah, kita memasuki tahun baru dengan harapan pesantren semakin tertata. Fokus kami selanjutnya adalah pendataan menyeluruh agar tidak ada satupun santri yang tertinggal dalam program fasilitasi ini,” ungkap Wali Kota Agustina.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Semarang akan segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan teknis. Saat ini, tercatat lebih dari 300 pondok pesantren di Kota Semarang yang telah berizin dan berpotensi menerima manfaat dari kebijakan baru ini.

Tentang Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen mewujudkan kemajuan daerah melalui kebijakan yang inklusif, mendukung pendidikan keagamaan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk Semarang yang lebih religius dan sejahtera.(*)