Dorong Efisiensi Anggaran dan Tekan Polarisasi, Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa opsi pemilihan melalui DPRD patut dipertimbangkan secara serius demi kemaslahatan nasional.
“Gerindra berada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada melalui DPRD. Kami melihat mekanisme ini jauh lebih efisien, mulai dari proses penjaringan, waktu pelaksanaan, hingga penghematan anggaran negara yang sangat signifikan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/12).

Baca juga Langkah Baru Sejarah: PERSIB Hadapi Ratchaburi FC di Babak 16 Besar ACL Two 2025/26

Soroti Lonjakan Anggaran Pilkada

Dalam penjelasannya, Sugiono membandingkan lonjakan drastis dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada. Pada tahun 2015, anggaran yang dikeluarkan berkisar di angka Rp7 triliun, namun angka tersebut membengkak hingga lebih dari Rp37 triliun pada Pilkada 2024.

“Dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Menghapus Hambatan “Ongkos Politik” Mahal
Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung.

Biaya kampanye yang luar biasa seringkali menjadi penghalang bagi putra-putri terbaik bangsa yang kompeten namun memiliki keterbatasan finansial.”Kita harus evaluasi agar sosok yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi tidak terhalang oleh angka biaya kampanye. Pemilihan lewat DPRD tetap demokratis karena anggota legislatif adalah representasi pilihan rakyat,” tegas Menteri Luar Negeri tersebut.

Baca juga Amankan Nataru 2025/2026, Densus 88 Tangkap 7 Teroris Jaringan NII dan Ansharuh Daulah

Menjaga Esensi Demokrasi dan Persatuan
Partai Gerindra menekankan bahwa mekanisme ini tidak akan mengurangi esensi demokrasi. Justru, pengawasan masyarakat diprediksi akan lebih ketat terhadap perwakilannya di legislatif. Keunggulan lain yang disoroti adalah:

• Minimalisir Polarisasi: Mengurangi potensi gesekan horizontal dan perpecahan di tengah masyarakat yang sering muncul pada Pilkada langsung.
• Transparansi Legislatif: Partai politik di daerah tetap harus mengikuti kehendak konstituen jika ingin menjaga basis massanya.
• Kajian Mendalam: Gerindra mendorong agar rencana ini dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk menemukan mekanisme terbaik.

“Masyarakat tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi mereka. Jangan sampai proses ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tutup Sugiono.(*)