Tanggapi Penghentian Kasus Aswad Sulaiman, Mantan Pimpinan KPK Tegaskan Bukti Awal Sudah Mencukupi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif, memberikan tanggapan terkait keputusan KPK yang menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman

Laode menegaskan bahwa pada saat penetapan tersangka di tahun 2017, tim penyidik KPK sebenarnya telah memiliki kecukupan bukti, khususnya terkait dugaan suap.

“Ketika ditetapkan tersangka, sudah cukup bukti suapnya,” ujar Laode saat dikonfirmasi, Minggu (28/12).

Menurut Laode, kendala utama pada masa kepemimpinannya hanyalah finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara yang saat itu sedang diproses oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga Kejaksaan Agung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Kajari Bekasi dalam Langkah Evaluasi serta Penyegaran Organisasi

Kilas Balik Perjalanan Kasus

Aswad Sulaiman pertama kali ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Oktober 2017. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, dan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara pada periode 2007–2014.

Beberapa poin krusial dalam kasus ini meliputi:

1. Estimasi Kerugian Negara: KPK awalnya menduga kerugian negara mencapai sedikitnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan nikel melalui proses perizinan yang melawan hukum.
2. Dugaan Suap: Aswad diduga menerima suap sebesar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan pemohon izin tambang selama periode 2007–2009.
3. Pemeriksaan Saksi Kunci: Pada 18 November 2021, KPK sempat memeriksa Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian saat ini) sebagai saksi terkait kepemilikan tambang nikel di wilayah tersebut.

Baca juga KPK Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman

Alasan Penghentian Penyidikan

Meski sempat ada rencana penahanan pada September 2023 yang tertunda karena faktor kesehatan tersangka, KPK secara resmi mengumumkan penghentian penyidikan (SP3) pada 26 Desember 2025.

Lembaga antirasuah tersebut menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena tim penyidik tidak menemukan kecukupan bukti untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pernyataan Laode M. Syarif ini memberikan perspektif baru di tengah pro dan kontra publik mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi sumber daya alam yang berskala besar.

(Azi)