Satu Tahun Kepemimpinan Mohammad Farhan: Antara Fondasi Integritas dan Badai Politik Lokal

Oleh : HERI IRAWAN, S.P

KETUA BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP) KOTA BANDUNG

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung merilis kajian mendalam terkait genap satu tahun masa jabatan Mohammad Farhan sebagai Wali Kota Bandung sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Kajian ini menyoroti dinamika kontras antara upaya penguatan sistemik yang dilakukan Farhan dengan tantangan politik luar biasa yang mengguncang integritas balai kota.

​Ketua BPKP Kota Bandung menyatakan bahwa kepemimpinan Farhan di tahun pertama merupakan fase “pembersihan residu” sekaligus “ujian kesetiaan” terhadap visi “Bandung Utama”.

​1. Komitmen Anti-Korupsi: Dari Prevensi ke Aksi Drastis

​BPKP mencatat adanya pergeseran paradigma dalam pemberantasan korupsi di bawah Farhan. Langkah progresif melakukan clearance KPK bagi calon pejabat eselon II dan III di awal jabatan dinilai sebagai standar baru yang tinggi bagi birokrasi Bandung.

​”Farhan tidak hanya bicara retorika. Upaya mengembalikan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) melalui penguatan MCP KPK menunjukkan ada keinginan kuat untuk memperbaiki administrasi yang selama ini bocor di kasus-kasus sebelumnya,” ujar Ketua BPKP.

​Namun, implementasi sistem meritokrasi yang ketat ini bukan tanpa risiko. BPKP mengamati adanya resistensi politik dari internal birokrasi dan kelompok kepentingan yang selama ini terbiasa dengan praktik “titip jabatan”.

​2. Kasus Wakil Wali Kota: Ujian Integritas Terberat

​Peristiwa penetapan Wakil Wali Kota, Erwin, sebagai tersangka oleh Kejari Bandung di akhir 2025 menjadi titik balik krusial. BPKP menganalisis respon Farhan yang memilih sikap non-intervensi sebagai langkah politik yang tepat namun berisiko secara stabilitas.

​”Kasus ini adalah ‘pedang bermata dua’. Di satu sisi, ini mencoreng citra kepemimpinan Farhan karena kecolongan di lingkaran terdekat. Namun di sisi lain, Farhan menggunakan momentum ini sebagai legitimasi moral untuk melakukan audit total di seluruh SKPD tanpa hambatan politik lagi,” tambah Ketua BPKP.

​3. Analisis SWOT Sektor Anti-Korupsi (Kajian BPKP 2025)

4. Transformasi Ekonomi: Hub Kreatif dan Digitalisasi UMKM

​Dari sisi ekonomi makro, BPKP menilai Farhan konsisten pada janji kampanye untuk mengembalikan Bandung sebagai hub ekonomi kreatif. Pendekatan market-driven melalui digitalisasi UMKM mulai berdampak pada stabilitas PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Transformasi ini dipandang sebagai upaya modernisasi ekonomi Kota Bandung pasca-pandemi dan krisis integritas masa lalu.

​Kesimpulan dan Rekomendasi BPKP

​BPKP Kota Bandung menyimpulkan bahwa Mohammad Farhan berhasil membangun pondasi integritas melalui sistem pencegahan yang ketat. Namun, efektivitas “pembersihan” Bandung masih dihantui oleh residu praktik lama.

​Rekomendasi Utama:

1. ​Percepatan Reformasi Birokrasi: Memperkuat pengawasan internal (Inspektorat) agar tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum eksternal.
2. ​Manajemen Koalisi: Memperketat pakta integritas bagi mitra politik untuk menjamin perilaku kolektif yang bersih.
3. ​Audit Transisi: Melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis yang sebelumnya di bawah koordinasi Wakil Wali Kota untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

​”Satu tahun pertama Farhan adalah tentang bertahan dari badai sambil menanam fondasi. Tahun kedua akan menjadi penentu: apakah fondasi ini cukup kuat untuk menopang pembangunan Bandung yang bersih, atau justru runtuh akibat tekanan politik,” tutup Ketua BPKP.

​Sumber :

Sekretariat DPP. Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) 

(Departemen Komunikasi dan Informasi )