Tak Digubris Pemerintah Kota, Cipayung Plus Bandung Konsolidasi Lanjutan: Desak Wali Kota Serahkan Diri

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR-– Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung kembali memanaskan mesin pergerakan. Gabungan organisasi mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMNI, GMKI, KAMMI, PMII, HIMA PERSIS, IMM, dan PKRI ini menggelar diskusi serta konsolidasi lanjutan guna menyikapi bungkamnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terhadap isu jual beli jabatan.

Langkah ini merupakan respon langsung setelah aksi unjuk rasa yang digelar di Balai Kota pada Jumat, 19 Desember 2025 lalu, tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari pemangku kebijakan.

Kritik Keras Atas Absennya Respon Pemkot

Aliansi menilai sikap diam Pemkot Bandung adalah bentuk pengabaian terhadap kegaduhan publik yang dipicu oleh dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Dalam konsolidasi tersebut, para aktivis mahasiswa menegaskan kembali tuntutan utama mereka: Wali Kota Bandung harus segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri.

Penyerahan diri tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas carut-marutnya birokrasi serta dugaan kasus jual beli jabatan yang kini menjadi sorotan tajam masyarakat.

Baca juga BAHAYA JUAL BELI JABATAN MENGANCAM BIROKRASI! BPKP: PELAKU DAN PENYUAP HARUS DIPENJARA, KARENA JELAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Ancaman Gelombang Unjuk Rasa Susulan

Ketidakpuasan aliansi semakin memuncak karena hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak eksekutif untuk menemui massa aksi maupun memberikan penjelasan transparan.

Fikri Ali Murtadho Mengatakan, perwakilan dari HMI Cabang Bandung yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus, menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap dingin pemerintah. Menurutnya, aksi jalanan kembali adalah satu-satunya jalan jika suara mahasiswa terus diabaikan.

“Kami sangat kecewa karena aksi kemarin tidak mendapat respon sama sekali. Ini menunjukkan tidak adanya komitmen dari Pemkot Bandung untuk bersih-bersih dari praktik korupsi. Maka dari itu, kami sepakat untuk kembali turun ke jalan sebagai bentuk desakan agar Wali Kota Bandung segera diperiksa secara tuntas dalam kasus ini,” ujar Fikri kepada Jurnal Tipikor, Rabu (24/12).

Baca juga KPK Cium Upaya Penghilangan Barang Bukti: Ada Perintah Hapus Jejak Komunikasi dalam Skandal Suap Bupati Bekasi

Poin Utama Tuntutan Cipayung Plus:

1. Transparansi Hukum: Mendesak Kejaksaan Negeri untuk bergerak cepat memeriksa keterlibatan pimpinan tertinggi daerah dalam kasus jual beli jabatan.
2. Tanggung Jawab Moral: Meminta Wali Kota menyerahkan diri demi meredam kegaduhan di tengah masyarakat.
3. Reformasi Birokrasi: Menuntut pembersihan sistem promosi jabatan di lingkungan Pemkot Bandung yang diduga sarat dengan praktik transaksional.

Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung memastikan bahwa konsolidasi ini akan menghasilkan mobilisasi massa yang lebih besar dalam waktu dekat. Mereka menegaskan tidak akan mundur hingga tuntutan keadilan bagi warga Kota Bandung terpenuhi.

(Her)