NEGARA MANFAATKAN IKOPIN, SEBATAS LEGALITAS AKADEMIK?

Oleh : Pantun Buntu Angin
Direktur Exekutif The Rochdale Institute

The Rochdale Institute Ingatkan Bahaya Intervensi Politik di Balik Program KDKMP

SUMEDANG, JURNAL TIPIKOR – Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memicu kritik tajam dari kalangan akademisi dan praktisi perkoperasian.

Pantun Buntu Angin, Direktur Eksekutif The Rochdale Institute, mencium adanya indikasi pemanfaatan institusi Ikopin University hanya sebagai alat legitimasi akademik demi memuluskan program pemerintah yang dinilai belum memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas.

Dalam keterangannya, Pantun menyoroti posisi Ikopin yang kini berada dalam pusaran kepentingan. Di satu sisi, negara melalui Kementerian Koperasi membutuhkan kekuatan kajian akademik untuk menjalankan program KDKMP. Di sisi lain, Ikopin sedang berjuang menghadapi dinamika internal antara Yayasan dan Universitas.

“Ikopin jangan sampai hanya dijadikan bidak permainan atau sekadar objek untuk memberi stempel legalitas pada program yang dipaksakan. Ada kesan ‘launching dulu, baru dilengkapi’. Pertanyaannya, apakah kita cukup puas hanya berswafoto dengan kementerian sementara independensi kampus digadaikan?” ujar Pantun Buntu Angin.

Kritik Terhadap Intervensi dan Kebebasan Akademik

The Rochdale Institute menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan. Menurut Pantun, Ikopin yang secara historis lahir dari semangat gerakan koperasi dan dukungan negara, harus tetap berdiri di atas pondasi moral etis, bukan otoritas struktural.
Beberapa poin krusial yang disoroti dalam rilis ini antara lain:

1.  Lemahnya Legitimasi Akademik KDKMP: Program tersebut dinilai terburu-buru dan belum memiliki roadmap yang matang, sehingga membutuhkan “wajah” institusi seperti Ikopin untuk validasi.
2. Ancaman Independensi Kampus: Adanya kekhawatiran bahwa gerakan politik tertentu mencoba menggeser kewenangan Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) demi kepentingan jangka pendek.
3. Peran Alumni: Alumni diharapkan memiliki “visi diri”, bukan sekadar menjadi media atau alat untuk mewujudkan ambisi pihak tertentu yang berpotensi memecah belah internal institusi.

Koperasi Alumni dan Integritas Institusi

Selain masalah intervensi negara, Pantun juga mempertanyakan urgensi pembentukan Koperasi Alumni yang saat ini tengah bergulir.

Ia memperingatkan agar pembentukan koperasi tersebut tidak menjadi sumber friksi baru sebelum pondasi dan prinsip dasarnya tuntas dibicarakan.

“Jangan sampai alumni terjebak dalam political games. Jika Ikopin ditarik ke dalam jurang kepentingan politik praktis dan meninggalkan etika kebebasan akademik, maka institusi ini akan semakin terpuruk dan ditinggalkan masyarakat,” tegasnya.

Seruan Kolaborasi Bijak

The Rochdale Institute mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Ikopin University, IKA Ikopin, dan Pemerintah, untuk mengedepankan “Kolaborasi Bijak”.

Kolaborasi ini harus menghormati supremasi hukum yang menempatkan YPK sebagai pemegang mandat sah, serta menjaga jarak yang sehat antara intervensi negara dan otonomi kampus.

Ikopin harus tetap tegak sebagai institusi merdeka dan pusat studi perkoperasian yang bermartabat, bukan sekadar pelengkap administratif bagi agenda politik temporer.

Kontak Media:
The Rochdale Institute
Email: info@rochdaleinstitute.id
Website: www.rochdaleinstitute.id

Tentang The Rochdale Institute:
Lembaga kajian independen yang berfokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan, prinsip-prinsip koperasi murni, dan penguatan sumber daya manusia di sektor perkoperasian Indonesia.