Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi Unit Reaksi Cepat (URC) Bantu Rakyat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa, 2 Desember 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk menilai sejauh mana tim URC yang tersebar di setiap kabupaten dan rumah sakit mampu memberikan layanan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan akses JKN
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan program bantuan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan sesuai harapan.
“Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa program Pak Gubernur untuk masyarakat, terutama yang menyangkut pelayanan kesehatan melalui pembentukan tim URC, benar-benar berjalan dengan cepat dan tepat,” ujar Khairil.
Baca juga Arogan, Kades Keban Agung Dorong Wartawan Saat Sedang Bertugas
Ia menjelaskan, keberadaan URC menjadi garda terdepan dalam merespons berbagai kendala yang dialami masyarakat saat mengakses layanan JKN.
Petugas URC ditempatkan di seluruh kabupaten/kota dan di setiap rumah sakit agar reaksi penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan.
“Artinya kita ingin memastikan bahwa petugas-petugas yang ditempatkan dalam tim URC itu sudah bekerja dengan baik.
Dari data dan laporan yang disampaikan masyarakat, kita melihat sudah ada keberhasilan yang cukup terlihat,” tambahnya.
Meski begitu, Khairil mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tetap memiliki sejumlah tantangan.
Oleh karena itu, pertemuan ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan seluruh petugas URC agar persoalan yang muncul bisa didengar langsung dan dicari solusi terbaiknya.
“Keberhasilan sudah nampak, tetapi tentu ada kendala.
Ada permasalahan yang harus kita dengarkan dan kita selesaikan bersama.
Inilah tujuan utama kita berkumpul hari ini,” tutup Khairil.
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menjelaskan mewujudkan progam prioritas daerah yakni Bantu Rakyat salah satunya dengan percepatan URC JKN, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
“Dengan adanya kebijakan satu orang tim URC disetiap desa akan membantu masyarakat yang tidak dapat mendatangi tempat pelayanan untuk pengaktifan JKN” kata Helmi.
Ada 1 orang di setiap desa di seluruh Provinsi Bengkulu untuk menjadi tim URC agar pelayanan kesehatan dengan pengaktifan JKN berjalan maksimal.
Sebab sebelumnya lebih dari 100 orang tim URC JKN telah dikukuhkan yang bertugas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pemerintahan.
Dengan demikian dengan 1 petugas di desa dapat saling berkoordinasi mempercepat tujuan 100 persen URC.
“Kita targetkan 100 persen, mengingat berdasarkan laporan dari BPJS Kesehatan terdapat 308.789 orang belum melakukan aktivasi JKN,” paparnya.
Baca juga SENGKETA BERDARAH DI SUKAHAJI BANDUNG! SHM vs. HAK RAKYAT: INKRACHT VS. INTENSITAS KEKERASAN
Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem respons cepat layanan kesehatan.
Melalui evaluasi berkala ini, diharapkan URC JKN dapat semakin optimal dalam memberikan kepastian dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bengkulu.
(Jusri)
