Insentif Dibatalkan, Forum Silahturahmi Pengurus Rumah Ibadah Bengkulu Selatan Demo DPRD, Bawa Keranda

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Forum Silahturahmi Pengurus Rumah Ibadah Bengkulu Selatan melakukan orasi di depan gedung DPRD Bengkulu Selatan, Selasa, 2 Desember 2025.

Uniknya dalam orasi forum tersebut membawa keranda sebagai bentuk protes terhadap DPRD Bengkulu Selatan.

Orasi forum tersebut menyampaikan tujuh tuntutan, diantaranya.

Mengecam pembatalan secara sepihak pembayaran insentif Pengurus Rumah Ibadah Se-Kabupaten Rengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Baca juga GELEMBUNG DATA FIKTIF 881 SISWA: BPKP LAPORKAN PKBM KE KEJATI JABAR!

Menuntut Pembayaran Insentif Pengurus Rumah Ibadah T.A 2025 selambat-lambatnya 10 hari dari sekarang.

Menuntut Perihal anggaran insentif Pengurus Rumah Ibadah T.A 2026 dan seterusnya.

Mengecam tindakan Unsur Pimpinan DPRD Bengkulu Selatan melakukan pembelian Mobil Dinas mewah sebanyak 3 unit tahun anggaran 2025 menghabiskan Anggaran diatas 3 Miliar Rupiah, pada hal diperubahan Anggaran tahun 2024 sudah melakukan pembelian 3 unit kendaraan Dinas yang menghabiskan Anggaran hampir 2 Milyar Rupiah.

Baca juga Camat Parungkuda Sambut Hangat Silaturahmi Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi Beserta Jajaran

Jadi antara Tahun Anggaran 2024 dan 2025, unsur Pimpinan DPRD Bengkulu Selatan telah menghabiskan uang negara untuk pembelian kendaraan Dinas mencapai 5 Milyar Lebih, sementara Anggaran untuk Insentif Pengurus Rumah Ibadah dihapuskan.

Mendesak APH dalam hal ini KPK, Kejagung, Kejati, dan Kejari Bengkulu Selatan meneliti permasalahan pembelian kendaraan dinas Pimpinan DPRD Bengkulu Selatan dua tahun Anggaran berturut-turut karena diduga ada kerjasama terstruktur antara unsur pimpinan DPRD Bengkulu Selatan dan pihak Eksekutif dalam pembelian kendaraan dinas tersebut.

Dan meminta Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan menurunkan Auditor Profesional (Independent) untuk segera melakukan audit APBD Kabupaten Bengkulu Selatan 1.A 2024 dan 2025 karena diduga telah terjadi kebocoran anggaran yang terindikasi penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi baik dilingkungan Eksekutif maupun Legislatif.

Menuntut transparansi penggunaan APBD T.A 2026 karena APBD bersumber dari uang rakyat.

(Siprian)