PDI Perjuangan Hormati Proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Sugiri Sancoko diketahui merupakan kader dari PDI Perjuangan.

Junjung Tinggi Independensi KPK dan Integritas Kader

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, menegaskan sikap partainya dalam menjunjung tinggi independensi KPK.

“Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Baca juga Indonesia Berduka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

 

Meskipun demikian, Said mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga Sugiri dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan tetap oleh pihak pengadilan.

Permintaan Maaf dan Dukungan Pemberantasan Korupsi

PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat dan telah melukai amanah yang diberikan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendukung upaya penuh KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Santuni Anak-Anak Yatim Piatu, Bukti Kepedulian, Cinta Dan Kasih Sayang

Said Abdullah secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan kadernya tersebut.

“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tutur Said.

Evaluasi Internal dan Perbaikan Sistem

Lebih lanjut, Said Abdullah menekankan bahwa peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan.

• Partai akan terus berbenah dan memperbaiki ke dalam terkait pembinaan kader agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.
• PDI Perjuangan juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

Tujuh Orang Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Intensif

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif pasca-OTT.

• Total tujuh orang dibawa dalam dua kloter dari Ponorogo ke Jakarta.
• Kloter pertama terdiri dari Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo), Yunus Mahatma (Direktur Utama RSUD dr. Harjono Ponorogo), Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.
• Kloter kedua meliputi seorang yang disebut orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

(Red)