KPK Amankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menargetkan kepala daerah. Kali ini, KPK mengamankan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada hari Jumat, 7 November 2025.

Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (7/11).

Saat ini, tim penyidik KPK dilaporkan masih berada di lapangan untuk melengkapi rangkaian OTT tersebut.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Ponorogo dan pihak-pihak lain yang turut diamankan.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

OTT Ketujuh KPK di Tahun 2025
Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ini merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, enam OTT telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

• Maret 2025: Menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
• Juni 2025: Terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
• 7-8 Agustus 2025: Terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan lokasi OTT di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
• 13 Agustus 2025: Terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
• 20 Agustus 2025: Terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
• 3 November 2025: Terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di daerah, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan status hukum Bupati Ponorogo dan detail kasus OTT ini,

(AZI)