Bandung dalam Kubangan Korupsi: Hukum di Persimpangan Jalan, Integritas Harga Mati!

Oleh : HERI IRAWAN, S.,P.

Ketua BPKP Kota Bandung

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Sebuah institusi penegak hukum di Kota Bandung berdiri di persimpangan jalan, memikul beban berat untuk membuktikan integritasnya dalam pusaran dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat publik, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang di Pemerintahan Kota.

Ini bukan sekadar menangkap pelaku; ini adalah pertaruhan atas rasa keadilan masyarakat yang telah lelah menyaksikan pengkhianatan terhadap kepercayaan.

Ujian Integritas dan Kepercayaan Publik

Kasus korupsi di jantung pemerintahan ini menjadi cermin buram bagi Kota Kembang. Ketika figur-figur yang seharusnya menjadi teladan pembangunan dan pelayanan malah terjerat dalam praktik culas, lembaga hukum berada di bawah sorotan tajam.

Penyelidikan yang Berani, Tanpa Pandang Bulu

Institusi harus menunjukkan keberanian untuk follow the money dan menjangkau siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mereka yang memiliki jabatan tinggi seperti Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD.

Penggeledahan di kantor-kantor dinas dan pemeriksaan intensif menjadi langkah krusial. Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan!

Transparansi adalah Senjata Melawan Keraguan:

Setiap langkah hukum—mulai dari penetapan saksi, pengumpulan bukti, hingga penetapan tersangka—harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Ini adalah cara untuk melawan narasi keraguan, spekulasi, dan tuduhan kriminalisasi yang bisa merusak kredibilitas institusi.

Tantangan Elite dan Harapan Keadilan Rakyat

Tantangan terbesarnya adalah menjaga proses hukum tetap bersih dari intervensi politik atau tekanan kekuasaan.

Kekuatan jaringan korupsi seringkali mencoba membelokkan arah penyidikan. Jika institusi hukum goyah, maka kepercayaan publik akan runtuh, dan pesan yang tersampaikan adalah bahwa korupsi bisa ditoleransi.

Namun, di balik pertaruhan ini, tersimpan harapan besar yang harus diwujudkan:

1. Pemulihan Kerugian Negara: Penegakan hukum yang efektif harus memastikan bahwa uang negara yang dikorupsi dapat dikembalikan, memberikan keadilan material bagi rakyat Bandung.
2. Efek Jera Maksimal: Putusan yang adil dan tegas akan berfungsi sebagai efek jera bagi pejabat lain, menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah suci, bukan peluang untuk memperkaya diri.

Pada akhirnya, keberhasilan lembaga hukum di Bandung dalam menuntaskan kasus korupsi ini akan menjadi monumen penegakan hukum sejati—bukti bahwa di tengah pusaran kekuasaan dan uang, hukum dan keadilan tetap menjadi panglima tertinggi, demi martabat kota dan kesejahteraan warganya.

(Red)