Tingkatkan Kualitas Sekolah, 273 Lembaga PKBM Cianjur Menjadi Sasaran Akreditasi

Cianjur, JURNAL TIPIKOR– Sebanyak 273 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kabupaten Cianjur menjadi sasaran akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) .
BAN-PDM adalah sebuah badan mandiri dan profesional yang melaksanakan penilaian terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan.

Ketua Forum PKBM Kabupaten Cianjur, Deni Abdul Kholik mengatakan, akreditasi PKBM meliputi peningkatan mutu dan kelayakan program pendidikan keaksaraan serta pendidikan kesetaraan, pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan standar nasional pendidikan.

“ Tujuannya adalah untuk mengukur kualitas PKBM agar memenuhi standar minimum, membantu masyarakat memilih lembaga pendidikan yang terpercaya, dan memberikan pengakuan terhadap kualitas program yang dijalankan,” kata Deni.

Baca juga BPKP Soroti Penutupan Kebun Binatang Bandung: Potensi “Ketidaktepatan Fatal” Ancaman Kesejahteraan Satwa

Deni menerangkan, sebelum dilaksanakan akreditasi, terlebih dahulu ada pendampingan akreditasi oleh asesor dan pengawas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora.

Pendampingan dibagi dalam 10 wilayah di Kabupaten Cianjur. “Para kepala sekolah dan operator PKBM didampingi oleh asesor dari mulai penginputan Sispena PDM Dasar, dan Pendidikan Menengah), dan persiapan lainnya,” imbuhnya.

Deni yang juga mantan Sekretaris PWI Cianjur ini menerangkan, banyak manfaat bagi pkbm yang sudah terakreditasi . Bagi masyarakat dapat membantu, terutama anak putus sekolah dan masyarakat usia lanjut, dalam memilih lembaga pendidikan yang terpercaya dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Baca juga Pererat Hubungan Sosial, Pemkot Bandung Gencarkan Program “Bandung Nyaah Ka Indung”

Bagi PKBM dapat memberikan masukan untuk perbaikan kualitas program secara berkelanjutan dan mengukur akseptabilitas program pendidikan yang ditawarkan dan dapat menyelenggarakan ujian PKBM secara mandiri.

“Bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang delapan standar PKBM yang harus diwujudkan dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi,” imbuhnya.

Deni berharap, pkbm yang sudah terakreditasi, ke depan diharapkan pemerintah pusat dan kabupaten dapat memperhatikan PKBM terutama nasib tenaga totor yang belum ada kejelasan statusnya dan bantuan sarana dan prasarana PKBM.

“Melalui akreditasi ini diharapkan pemerintah lebih serius lagi memperhatikan PKBM baik kepada tutor dan lembaga PKBM,” pungkasnya.(**)