Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik, Ombudsman Aceh Jalin Sinergi Erat dengan KPK Upaya Pencegahan Korupsi dan Malaadministrasi di “Tanah Rencong”

BANDA ACEH, JIRNAL TIPIKOR– Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Aceh memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pengawasan di sektor pelayanan publik di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi dan malaadministrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, di Banda Aceh, Sabtu, menegaskan bahwa mandat kerja kedua lembaga memiliki irisan yang kuat.
“KPK dan Ombudsman mandatnya berisian. Sebab, malaadministrasi dari pelayanan publik kerap menjadi pintu masuk praktik koruptif. Karena itu, sinergi Ombudsman dan KPK terus diperkuat,” ujar Dian Rubianty.

Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas KPK

Sinergi ini semakin penting mengingat temuan dari Tim Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang sebelumnya menggandeng Ombudsman Aceh.

Berdasarkan data Indeks Integritas Nasional 2024 di Provinsi Aceh, sebagian besar kabupaten/kota masih memperoleh skor rendah, yang mengindikasikan perlunya perhatian serius dan tindak lanjut segera dari pemerintah daerah.

Dian Rubianty menjelaskan bahwa skor SPI yang rendah menunjukkan bahwa instansi pemerintah perlu didorong untuk membenahi sistem, menyederhanakan layanan, meningkatkan transparansi informasi, serta memperbaiki tata kelola pengaduan.

“Data survei KPK tersebut akan semakin kuat jika dipadukan dengan temuan Ombudsman Aceh dalam menyelesaikan malaadministrasi serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi pada layanan publik,” tambahnya.

Kepala Ombudsman Aceh juga menekankan bahwa korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi secara langsung juga merugikan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Dengan diperkuatnya sinergi Ombudsman dan KPK ini diharapkan kualitas pelayanan publik di Aceh meningkat serta dapat mencegah praktik korupsi di layanan kepada masyarakat,” tutup Dian Rubianty.
[red)