Hasan Nasbi : Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi bawahannya yang terlibat kasus korupsi.

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi bawahannya yang terlibat kasus korupsi.

Pernyataan ini disampaikan setelah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengajukan permintaan amnesti.

Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten telah mengingatkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri dan wakil menteri, untuk tidak terlibat dalam korupsi.

“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi, kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegakan hukum,” ujar Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Presiden Tunjukkan Keseriusan dalam Pemberantasan Korupsi

Komitmen kuat Presiden dalam memberantas korupsi juga dibuktikan dengan tindakannya yang langsung memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Jumat (22/8) malam, hanya beberapa jam setelah ia ditetapkan sebagai tersangka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, juga mengonfirmasi langkah tegas tersebut.

“Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan lainnya.

“Sekali lagi, benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Hasan Nasbi mengajak masyarakat untuk memantau proses hukum yang akan dijalani Immanuel Ebenezer, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Dalam hal ini kita ikuti saja proses hukum, biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” tambahnya.

Immanuel Ebenezer menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Kamis (21/8).

Setelah penetapan tersangka, Ebenezer menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Presiden Prabowo dan meminta amnesti, namun tetap membela diri bahwa ia tidak terlibat dalam kasus pemerasan dan tidak terkena OTT.

(AZI)